Myhidayah’s Weblog

Jangan berhenti tuk pintar selagi kesempatan itu masih ada

Arbitrase Agustus 11, 2008

Filed under: materi — hieda @ 4:27 pm
Tags:

BAB I

PENDAHULUAN

Era Globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang borderless dalam dunia perdagangan, sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengantisipasinya.

Majunya perdangangan dunia ini, disatu sisi memang memberikan dampak positif, namun disisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat dari adanya salah satu pihak yang berselisih terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, akan tetapi perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, “menguntungkan”dan memberikan rasa “aman” dan keadilan bagi para pihak. Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati kini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahkan kini pihak dunia maju enggan untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian arbitrase

Memang bagi dunia maju , commercial arbitration sudah mereka anggap a business executive’s court sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Apa sebabnya? Karena mereka berpendapat, penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, pada umumnya memakan waktu yang lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks, rumit dan berbelit. Disamping itu, kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa dibidang bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis itu sendiri. Selain itu juga karakteristik arbitrase yang tidak terlalu formal sehingga can be put ini motion quickly. dan sifat putusannya, langsung bersifat final dan banding, karena putusan arbitrase tidak bisa naik banding, kasasi, , atau ditinjau kembali.

Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekwensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya.. Karena adanya konsekwensi itu, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih mekanisme yang tepat, yaitu bagaimana bentuk peroalan-persoalan para pihak; apa yang diharapkan para pihak untuk dicapai, baik dalam penyelesaian sengketa tertentu ataupun sengketa yang lebih bersifat umum; serta biaya-biaya yang dapat atau sedia ditanggung oleh para pihak.

BAB II

Pengertian, Tujuan, Subyek dan Obyek Hukum

Arbitrase adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan, diselenggarakan dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase, yang merupakan “hakim swasta”.

Apa arbitrase itu? Jika dibandingkan dengan mediasi, maka arbitrase ini memberikan suatu putusan berkenaan dengan hak-hak dari para pihak. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Dewan Arbitrase yang bisa secara tunggal maupun terdiri dari beberapa arbitrator. Putusan mereka mengikat para pihak. Prosedur yang dipakai diatur dalam “WIPO Arbitrasion Rules”. Para pihak dapat memilih sendiri apa yang mereka kehendaki: seorang arbitrator tunggal atau beberapa arbitrator. Jika tidak terpilih sendiri oleh para pihak, maka menurut ketentuan arbitrase WIPO (WIPO arbitration Rules akan diangkat seorang arbitrator tunggal, kecuali apabila ternyata dari keadaan sekitar persoalan bersangkutan, bahwa menurut Pusat Arbitrase ini perlu diangkat 3 orang arbitrator.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 telah dengan tegas menyatakan dan menyebutkan macam-macam perbedaan pendapat, perselisihan paham atau sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu hanya terhadap sengketa-sengketa dalam bidang perdagangan dan terhadap hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perndang-undangan yang berlaku berada dibawah kewenangan para pihak untuk mengatur dan menentukannya. Ini berarti segala macam ketentuan hukum memaksa, yang meskipunberada dalam hukum perjanjian tidak dapat disamping oleh para pihak, dan diatur secara tersendiri untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dengan demikian maka sudah seharusnya dan selayaknyalah jika putusan arbitrase yang telah dijatuhkan dan diputuskan yang secara prinsipil bertentangan dengan ketentuan hukum memaksa yang berlaku di Indonesia, termasuk ketertiban umum.

Sedangkan pengertian arbitrasi menurut Rv, arbitrasi merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut terselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Hakim hakim tersebut dikenal juga dengan nama wasit (menurut Rv) atau arbiter. Dari pengertian yang diberikan ini, tampak bagi kita bahwa arbitrasi merupakan suatu badan peradilan, yang putusannya memiliki sifat final dan mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan mereka dilakukan lewat pranata arbitarsi ini. Dalam hal ini para pihak berhak dan berwenang untuk menentukan dan mengangkat sendiri para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka, yang berarti pula adanya kewenangan dari paar pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki.

Pasal 615 ayat (1) menguraikan: “adalah diperkenankan kepada siapasaja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak hak yang berada dalam kekausaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit”

Selanjutnya dalam ayat (3) pasal 615 Rv.ditentukan: “bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyeahkan sengketa sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari,kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit”

Dari ketentuan Rv tersebut jelas bagi kita bahwa setiap orang atau pihak yang bersengketa berhak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada orang atau beberapa arbiter, yang akan memutuskan sengketa mereka tersebut menurut asas asas dan ketentuan ketentuan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dan bahwa mereka berhak untuk melakukan penunjukan itu setelah ataupun sebelum sengketa terbit. Penunjukan penyelesaian sengketa lewat arbitrasi sebelum sengketa terbit dilakuakn dengan pencantuman klausula arbitrasi dalam perjanjian pokok mereka. Sedangkan penunjukan arbitrasi sebagai cara penyelesaian sengketa setelah sengketa terbit dilakukan dengan membuat pesetujuan arbitrasi sendiri.

Dalam klausula atau persetujuan yang dibuat tersebut, para pihak harus dengan jelas-jelas mencantumkan bahwa mereka menginginkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan mereka juga telah menuangkan dengann jelas, siapa (-siapa) saja yang mereka tunjuk sebagai arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka, tata cara apa yang harus ditempuh, bagaimana cara (para) arbiter menyelesaikan sengketa tersebut, berapa lama sengketa tersebut harus telah diselesaikan, serta bagaimana sifat dari putusan yang dijatuhkan oleh (para) arbiter tersebut.

Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pranata arbitrase di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru dan telah lama dikenal. Salah satu ketentuan yang dianggap merupakan sumber pokok dapat dilaksanakannya arbitrase sebelum berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 337 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941;44) atau pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927;227). Kedua ketentuan dasar tersebut, dianggap menjadi sumber dari berlakunya ketentuan arbitrase yang diatur pranatanya secara cukup lengkap dalam ketentuan pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847;52) bagi seluruh ketentuan tersebut diatas, yaitu pasal 337 Reglemen INDonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941;44), pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927;227), dan pasal 615 sampai pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 187;52) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Arbitrase Menurut Ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang berikan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut:

1. arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian

2. perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis

3. perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilakasanakan diluar peradilan umum

Arbitrase Sebagai Salah Satu Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa Tingkat Akhir

Telah kita ketahui bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dalah hal-hal usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat (hukum) yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secraa tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase Ad-Hoc. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak

Kompetensi absolut

Dalam hukum acara, kita mengenal adanya istilah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kedua istilah tersebut diatas berhubungan dengan masalah kewenangan dari pranata peradilan atau pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak. Pada kompetensi relatif, kewenangan tersebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Sedangkan kompetensi absolut mempersoalkan kewenangan tesebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 kita ketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pranata arbitrase memiliki “kompetensi absolut” terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian yang telahh mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang membuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditanda tanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak

Arbitrase sebagai salah satu bentuk perjanjian

Sebagai salah satu perjanjian, sah atau tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa:

  • klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
  • suatu perjanjian aebitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa

Syarat Subyektif

Jika kita kembali pada definisi yang diberikan, dimana dikatakan bahwa arbitrase adalah suatu cara alternatif penyelesaian sengketa, maka dapat kita katakan bahwa sebagai perjanjian, arbitrase melibatkan dua pihak yang saling bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Untuk memenuhi syarat subyektif, selain harus dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menentukan bahwa para pihak dalam perjanjian arbitrase tidak dibatasi untuk subyek hukum menurut hukum perdata melainkan juga termasuk didalamnya subyek hukum publik. Namun satu hal yang perlu diperhatikan disini dalah bahwa meskipun subyek hukum publik dimasukkan disini , tidaklah berarti arbitrase dapat mengadili segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum publik. Sengketa yang dapat diselesaikan melaui arbitrase ini siftanya terbatas. Yang pasti relevansi dari kewenangan para pihak menjadi bagian yang angat penting bagi para pihak dalam perjanjian arbitrase.

Syarat Obyektif

Syarat obyektif dari perjanjian arbitrase ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undnag No. 30 Tahun 1999 yang mana tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan diluar pengadilan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” dalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Sifat perjanjian arbitrase menurut Rv

Undang-undang mensyaratkan bahwa setiap persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis, baik notariil maupun dibawah tangan, serta ditanda tangani oleh para pihak. Dalam hal salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka persetujuan tersebut harus dilakukan secara notariil. Klausula atau pesetujuan arbitrase tersebut juga harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama-nama dan tempat tinggal (kependudukan) para pihak, nama dan tempat tinggal (para) arbiter, dan jumlah arbiter yang harus selalu ganjil. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka persetujuan tersebut batal demi hukum (pasal 618 ayat (1), (2), dan (3) Rv).

Jenis arbitrase

Yang dimaksud dengan jenis arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untu memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara pihak yang mengadakan perjanjian. Jenis arbitrase yang diakui dan memiliki validitas, diatur dan disebut dalam peraturan dan berbagai konvensi.

Secara umum orang mengenal dua macam arbitrase dalam praktek:

  1. arbitrase Ad-Hoc (Volunter Arbitrase)
  2. Arbitrase Institusioianal (Lembaga Arbitrase)

Disebut juga dengan arbitrase Ad-Hoc atau Volunteer Arbitrase karena sifat dari arbitrase ini yang tidak permanen atau insidentil. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutus dan menyelesaikan satu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka arbitrase Ad-Hoc inipun lenyap dan berakhir dengan sendirinya. (Para) arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa; demikian pula tata cara pengangkatan (para) arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya saja dapat dijadikan patokan bahwa pemilihan dan penentuan hal-hal tersebut terdahulu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditemukan oleh undang-undang.

Sedikit berbeda dari arbitrase Ad-Hoc, arbitrase institusional, keberadaannya praktis bersifat permanen, dan karenanya juga dikenal dengan nama “permanent arbitral body”. Arbitrase institusional ini merupakan suatu lembaga arbitrase yang khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang terbit dari kalangan dunia usaha. Hampir pada semua negara-negara maju terdapat lembaga arbitrase ini, yang pada umumnya pendiriannya diprakarsai oleh kamar Dagang dan Industri Negara tersebut. Lembaga arbitrase ini mempunyai aturan amin sendiri-sendiri yang telah dibakukan. Secara uimum dapat dikatakan bahwa penunjukan lembaga ini berarti menunjukkan diri pada aturan-aturan main dari dan dalam lembaga ini. Untuk jelasnya, hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang berlaku untuk masing-masing lembaga tersebut.

BAB III

Proses beracara dalam abitrase menurut Rv

Dalam arbitrase Ad-Hoc, proses beracara dala arbitrase dapat ditentukan sendiri oleh para pihak menurut ketentuan yang lazim berlaku, atau jika dikehendaki dapat diikuti proses beracara pengadilan. Sedangkan bagi arbitrase institusional, proses beracara dalam arbitrase tersebut biasanya mengikuti proses beracara yang sudah baku menurut ketentuan lembaga arbitrase tersebut

Putusan arbitrase dan pelaksanaannya menurut Rv

Putusan arbitrase harus diambil menurut peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam klausula atau persetujuan arbitrase tersebut telah diberikan kekuasaan kepada (para) arbiter untuk memutus menurut kebijaksanaan (ex aequo et bonu) (pasal 631 Rv). Dalam hal ini putusan yang diambil harus menyebutkan nama-nama dan tempat tinggal para pihak berikut amar putusan nya, yang disertai dengan alasan- dan dasar pertimbangan yang dipergunakan (para) arbiter dalam mengambil putusan , tanggal diambilnya putusan, dan tempat dimana putusan diambil, yang ditnda tangani oleh (para) arbiter. Dalam hal salah seorang arbiter menolak menandatangani putusan, hal ini harus dicantumkan dalam putusan tersebut, agar putusan ini berkekuatan sama dengan putusan yang ditanda tangani oleh semua arbiter. (pasal 632 jo pasal 633 Rv)

Penyebutan tanggal dan tempat putusan diambil merupakan hal yang penting, karena terhitung empat belas hari dari sejak putusan dikeluarkan, putusan tersebut harus didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, yaitu tempat dimana putusan arbitrase telah diambil (pasal 634 ayat (1) Rv). Putusan arbitrase tersebut hanya dapat dieksekusi , jika telah memperoleh perintah dari Ketua Pengadilan Negeri tempat putusan itu didaftarkan, yang berwujud pencantuman irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada bagian atas dari asli putusan arbitrase tersebut . selanjutnya putusan arbitrase yang telah memperoleh irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tersebut dapat dilaksanakan menurut tatacara yang biasa berlaku bagi pelaksanaan suatu putusan pengadilan (pasal 639 Rv).

Menurut ketentuan pasal 641 ayat (1) Rv., terhadap putusan arbitrase yang mempunyai nilai perselisihan pokok lebih dari 500 rupiah dimungkinkan untuk banding kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 1/1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia ditentukan pula bahwa hanya putusan dengan pokok perselisihan yang memiliki nilai lebih dari 25.000 rupiah saja yang dapat dimintakan bandingnya kepada Mahkamah Agung. Walaupun menurut kedua ketentuan tersebut, putusan arbitrase dapat dimintakan banding, ketentuan pasal 642 Rv. Dengan jelas menyebutkan bahwa tiada kasasi maupun peninjauan kembali dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase, meskipun para pihak telah memperjanjian yang demikian dalam persetujuan mereka. Dapat ditambahkan disini bahwa kemungkinan untuk meminta banding, seperti disebut diatas, dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan mencantumkan secara tegas kehendak tersebut dalam klausula atau persetujuan arbitrase yang mereka buat tersebut (pasal 641 ayat (1) Rv)

Pranata alternatif penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang bagi sebagian orang, kadang kala tahu dibicarakan, namun juga seringkali menjadi perdebatan yang hangat dan sengit. Dikatakan tabu, oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuk dan macamnya. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa sengketa , bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti akan selalu muncul, meski dengan kadar “keseriusan” yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika tenyata sengketa tersebut tak kunjung memperoleh penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, bahwa sejak dahulu kala, dan sudah menjadi prinsip dasar bagi manusia bahwa mereka selalu menghendaki sesuatu yang serta damai dan tentram dalam hidup mereka. Setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam anggota masyarakat pada umumnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak anggota masyarakat. Selain proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut, serta oknum-oknum yang cenderung “mempersulit” proses pencarian keadilan , peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dalam masyarakat. Dunia usaha seringkali juga, secara langsung atau tidak langsung, merasa “ terpukul” oleh sistem dan cara kerja peradilan yang dianggap kurang tanggap terhadap kebutuuhan ekonomi dunia usaha.

Pranata alternatif penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pasal 6 tediri dari:

  1. penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dalam bentuk “negosiasi” (sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut)
  2. penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) pihak ketiga yang netral diluar para pihak yaitu dalam bentuk mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999)
  3. penyelesaian melalui arbitrase (pasal 6 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 1999)

Selain pengertian dari “Arbitrase”, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ini tidak dapat diberikan adanya definisi atau pengertian dari apa yang dimaksud dengan/ dalam perkataan “konsultasi, negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli”

Satu hal yang harus dan perlu pula kita catat dan perhatikan ialah bahwa, meskipun Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ini disebut dengan “Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa”, Undang-undang ini juga mengatur (secara bersama-sama) suatu proses pelaksanaan perjanjian, yang diterjemahkan oleh Undang-undang ini dalam bentuk pemberian pendapat (“konsultasi”) atau penilaian oleh ahli-ahli, atas hal-hal atau penafsiran-penafsiran terhadap satu atau ketentuan yang belum atau tidak jelas, yang antara lain bertujaun untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak dalam perjanjian.

Kali ini kita akan jelaskan dan uraikan berbagai pengertian mengenai konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, perdamaian dan pendapat (hukum) lembaga arbitrase.

  1. konsultasi

merupakan suatu tindaka yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien”dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenihi kebutuhan dankeperluan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang mengatakan sifat “keterkaitanatau “kewajiban” untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusannya yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Berarti konsultasi sebagai bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untukl merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

  1. negosiasi dan perdamaian

perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”. Persetujuan perdamaian ini oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata diwajibkan unuk dibuat pula secara tertulis, dengan ancaman tidak sah.

Negosiasi menurut rumusan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Thun 1999 tersebut:

    • diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan
    • penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk “pertemuan langsung” oleh dan antara para pihak yang bersengketa.

Selain itu perlu dicatat pula bahwa “negosiasi” , merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik didalam maupun diluar sidang peradilan (pasal 130 HIR)

Pada umumnya negosiasi merupakan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun adakalanya dilakukan secara formal. Tidak adasuatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan “pertemuan secara langsung” pada saat negosiasi dilakukan,negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi para pihak yang berengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses “penjajakan” kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan/ melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan “kelonggaran” atas hak-hak tertentu berdsasarkan pada asas timbal balik. Persetujuan yang telah dicapai tersebut kemudian dituangkan secara tertilis untuk ditanda tangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakat tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

  1. mediasi

menurut rumusan pasal 6 ayat (3) tersebut juga dikatakan bahwa “atas kesepakatan tertulis para pihak” sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui “seorang mediator”.

Mediasi jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral atau tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai “mediator”. Sebagai pihak yang netral, independen dan tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak ,mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian, ada satu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan perkara, “kekurangan” dan “kelebihan” dari masing-masing pihak yang berengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

  1. konsiliasi dan perdamaian

Seperti halnya konsultasi, negosiasi,maupun mediasi, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat kita temui satu ketentuanpun dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 ini yang mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembagaalternatif penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalan ketentuan pasa 1 angka 10 dan alinea ke-9 PENJELASAN UMUM UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 1999 tersebut.

Konsiliasi tidakbeda jaun dari arti perdamaian,sebagaimana diatur dalam pasal 1864 Bab kedelapan belas Buku III Kitanb Undang-undang Hukum perdata. Ini berarti hasil kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditand tangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tertulishasil konsiliasi tersebut pun harus didaftarkandi Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penanda tanganan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.

  1. pendapat hukum oleh lembaga arbitrase

ternyata arbitrase dalam bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian “pokok”, melainkan juga dapat memberikan “konsultasi” dalam bentuk “opini” atau “pendapat hukum” atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya, tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan menagtur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatoleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

Sistem arbiter

Sistem arbiter brfungsi melaksanakan jasa dan pelayanan arbitrase. Jika arbitrase merupakan “wadah”, arbiter atau arbitrator adalah “orang” yang ditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dengan demikian, sistem arbiter dalam arbitrase menyangkut permasalahan yang berkenaan dengan persoalan jumlah arbiter, cara penunjukan atau pengangkatan arbiter serta campur tangan pengadilan dalam pengangkatan arbiter

Mengenai jumlah anggota arbiter, merujuk pada pasal 615 ayat (1) Rv. Pasal tersebut menyatakan, hukum memperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam sengketa untuk menyerahkan penyelesaian kepada seorang atau beberapa orang arbiter. Jadi ditinjau dari versi ketentuan Rv, jumlah arbiter yang akan duduk dalam mahkamah arbitrase (tribunal arbitration):

  1. boleh terdiri dari “satu orang”
  2. boleh juga terdiri dari “beberapa orang” asal jumlahnya ganjil (pasal 618 ayat (2)). Rumusannya hanya menyatakan “beberapa orang”. Tapi pasal 618 ayat (2) Rv menentukan jumlahnya harus “ganjil”. Barangkali dengan bantuan ketentuan pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 6 Peraturan Prosedur BANI akan terjawab jumlah yang pasti dari kalimat beberapa orang yang diatur dalam pasal 615 ayat (1) Rv.

Tata cara pengangkatan arbiter

Untuk mengetahui tata cara pengangkatan atau perjanjian penunjukan arbiter menurut Rv, merujuk pada ketentuan pasal 618 ayat (2), 619 dan 622. jika diperhatikan, pengangkatan arbiter diatur dalam Rv seolah-olah hanya berkisar pada pnunjukan arbiter berdasar akta kompromis.. sebaliknya bentuk klausula pactum de compromittendo diatur dalam pasal 615 ayat (3). Paal ini sama sekali tidak menyinggung pengangkatan arbiter. Tata cara pengangkatan arbiter baru disinggung dalam pasal 618 bersamaan dengan aturan yang menyangkut bentuk klausula akta kompromis. Namun demikian ketentuan pengangkatan arbiter yang diatur dalam pasal 618 dapat ditetapkan secara “analogis” dalam bentuk klausula pactum de compromittendo. Tata cara pengangkatan yang datur dalam pasal-pasal yang bersangkutan:

1. berdasarkan penunjukan yang sepakati para pihak dalam perjanjian

2. penunjukan berdasarkan kesepakatan setelah perselisihan timbul

3. penunjukan dilakukan oleh hakim

4. penerimaan penunukan secara tertulis

5. arbiter yang telah menerima penunjuk tidak boleh mengundurkan diri

6. pengunduran diri dapat dibenarkan atas persetujuan hakim selama sengketa belum diputus kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik

7. selama sengketa belum diputus kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik

8. penarikan kembali hanya dapat dilakukan atas kesepakatan

9. perlawanan terhadap arbiter

10. alasan perlawanan terhadap arbiter sama dengan perlawanan terhadap hakim

11. perlawanan diajukan ke pengadilan

12. arbiter harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan

13. arbiter dapat dituntut ganti rugi apabila lalai

tugas arbiter

dengan diterimanya penunjukan oleh arbiter, maka arbiter yang besangkutan diwajibkan untuk menyelesaikan pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang mengangkat atauj menunjuk arbiter tersebut. Selain itu yang paling esensi adalah ‘independensi” dari arbiter dalam malaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang “adil” dan “cepat” bagi para pihak yang berbeda pendapat,berselisih paham maupun bersengketa.

Seperti dikatakan diatas, ada satu hal terpenting yang perlu kita tekankan disini, adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut diatur dengan sangat “memperhatikan” sekali masalah “waktu” sebagai suatu hal yang sangat “esensi”. Hal ini menjadi penting karena Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memberikan batas tenggang waktu bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu 180 hari. Dan untuk keperluan tersebut diantaranya para pihak yang bersengketa yang menunjuk mereka untuk menyelesaikan sengketa yang tejadi diantara mereka melalui arbitrase.

Esensialia waktu dalam perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang (atau lebih) pihak, dimana satu (atau lebih) pihak dalam perjanjian mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi terhadap pihak lainnya. Jika prestasi ditujukan hanya pada satu pihak dalam perjanjian saja, maka perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan perjanjian sepihak. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi satu terhadap yang lainnya, maka disebut perjanjian timbal balik.

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Unsur subyektif mencakup kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, dan adanya kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan obyek yang diperjanjiakan dan obyek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), maupun dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif)

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Pada penjelasan diatas telah kita bahas hal-hal yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sehingga dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya alternatif penyelesaian sengketa selain melalui sistem peradilan juga telah dikenal dan diakui, yaitu arbitrase. Arbitrase adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan, diselenggarakan dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase, yang merupakan “hakim swasta”. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki arbitrase, diantaranya adalah:

1. jaminan kerahasiaan

2. terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif

3. dapat memilih sendiri arbiter (hakim swasta) berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman serta latar belakangnya, serta personalianya yan jujur dan adil

4. dapat menentukan sendiri pilihan hukum, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase

5. putusan bersifat mengikat dan dilakukan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana serta langsung dapat dilaksanakan

lagi pula dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) tidak terlalu formal dan jangka waktu penanganan perkara atau sengketa hingga penyelesaiannya, yang relatif lebih cepat jika dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad. 2001. Hukum Arbitrase (seri hukum bisnis). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Gautama, Sudargo. 1996. Aneka Hukum Arbitrase (kearah hukum arbitrase indonesia yang baru). Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Harahap, M.Yahya. 2001. Arbitrase edisi kedua. Jakarta : Sinar Grafika

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s