Myhidayah’s Weblog

Jangan berhenti tuk pintar selagi kesempatan itu masih ada

PUISI LAMA Januari 28, 2009

Filed under: materi — hieda @ 4:44 pm
Tags:

PUISI LAMA

Puisi adalah bentuk karangan yang terkikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zamannya, puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru.

A. PUISI LAMA

Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan- aturan itu antara lain :

Jumlah kata dalam 1 baris

Jumlah baris dalam 1 bait

Persajakan (rima)

Banyak suku kata tiap baris

Irama


1. Ciri-ciri Puisi Lama

Ciri puisi lama:

a) Merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya

b) Disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan

c) Sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima

2. Jenis Puisi Lama

Yang termasuk puisi lama adalah

a) Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib

b) Pantun adalah puisi yang bercirikan bersajak a-b-a-b, tiap bait 4 baris, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, 2 baris awal sebagai sampiran,  2 baris berikutnya sebagai isi. Pembagian pantun menurut isinya terdiri dari pantun anak, muda-mudi, agama/nasihat, teka-teki, jenaka

c) Karmina adalah pantun kilat seperti pantun tetapi pendek

d) Seloka adalah pantun berkait

e) Gurindam adalah puisi yang berdirikan tiap bait 2 baris, bersajak a-a-a-a, berisi nasihat

f) Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris, bersajak a-a-a-a, berisi nasihat atau cerita

g) Talibun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari 6, 8, ataupun 10 baris

3. Contoh dari Jenis-jenis Puisi Lama

a) Mantra

Assalammu’alaikum putri satulung besar
Yang beralun berilir simayang
Mari kecil, kemari
Aku menyanggul rambutmu
Aku membawa sadap gading
Akan membasuh mukamu

b) Pantun

Kalau ada jarum patah
Jangan dimasukkan ke dalam peti
Kalau ada kataku yang salah
Jangan dimasukan ke dalam hati

c) Karmina

Dahulu parang, sekarang besi (a)
Dahulu sayang sekarang benci (a)

d) Seloka

Lurus jalan ke Payakumbuh,
Kayu jati bertimbal jalan
Di mana hati tak kan rusuh,
Ibu mati bapak berjalan

e) Gurindam

Kurang pikir kurang siasat (a)
Tentu dirimu akan tersesat (a)
Barang siapa tinggalkan sembahyang ( b )
Bagai rumah tiada bertiang ( b )
Jika suami tiada berhati lurus ( c )
Istri pun kelak menjadi kurus ( c )

f) Syair

Pada zaman dahulu kala (a)
Tersebutlah sebuah cerita (a)
Sebuah negeri yang aman sentosa (a)
Dipimpin sang raja nan bijaksana (a)

g) Talibun

Kalau anak pergi ke pekan
Yu beli belanak pun beli sampiran
Ikan panjang beli dahulu

Kalau anak pergi berjalan
Ibu cari sanak pun cari isi
Induk semang cari dahulu

4. Ciri-ciri dari jenis puisi lama

a) Mantra

Ciri-ciri:

Ø Berirama akhir abc-abc, abcd-abcd, abcde-abcde.

Ø Bersifat lisan, sakti atau magis

Ø Adanya perulangan

Ø Metafora merupakan unsur penting

Ø Bersifat esoferik (bahasa khusus antara pembicara dan lawan bicara) dan misterius

Ø Lebih bebas dibanding puisi rakyat lainnya dalam hal suku kata, baris dan persajakan.

b) Pantun

Ciri – ciri :

Ø Setiap bait terdiri 4 baris

Ø Baris 1 dan 2 sebagai sampiran

Ø Baris 3 dan 4 merupakan isi

Ø Bersajak a – b – a – b

Ø Setiap baris terdiri dari 8 – 12 suku kata

Ø Berasal dari Melayu (Indonesia)

c) Karmina

Ciri-ciri karmina

Ø Setiap bait merupakan bagian dari keseluruhan.

Ø Bersajak aa-aa, aa-bb

Ø Bersifat epik: mengisahkan seorang pahlawan.

Ø Tidak memiliki sampiran, hanya memiliki isi.

Ø Semua baris diawali huruf capital.

Ø Semua baris diakhiri koma, kecuali baris ke-4 diakhiri tanda titik.

Ø Mengandung dua hal yang bertentangan yaitu rayuan dan perintah.

d) Seloka

Ciri-ciri seloka

Ø Ditulis empat baris memakai bentuk pantun atau syair,

Ø Namun ada seloka yang ditulis lebih dari empat baris.

e) Gurindam

Ciri-ciri gurindam

Ø Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian

Ø baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi.

f) Syair

Ciri-ciri syair

Ø Terdiri dari 4 baris

Ø Berirama aaaa

Ø Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair

g) Talibun

Ciri-ciri:

Ø Jumlah barisnya lebih dari empat baris, tetapi harus genap misalnya 6, 8, 10 dan seterusnya.

Ø Jika satu bait berisi enam baris, susunannya tiga sampiran dan tiga isi.

Ø Jika satu bait berisi delapan baris, susunannya empat sampiran dan empat isi.

Ø Apabila enam baris sajaknya a – b – c – a – b – c.

Ø Bila terdiri dari delapan baris, sajaknya a – b – c – d – a – b – c – d

 

TEORI MOTIVASI Agustus 17, 2008

Filed under: materi — hieda @ 4:08 pm
Tags:

TEORI MOTIVASI

1. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ”movere” yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut.[1] Selain itu motivasi dapat diartikan sebagai keadaan yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau moves dan mengarah atau menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan.[2] Sedangkan dalam istilah lain motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan yang memberikan semangat kerja kepada seseorang (pegawai) untuk berperilaku tertentu dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[3] Di lain pihak motivasi juga dapat didefinisikan sebagai kekuatan psikologi yang menentukan arah perilaku seseorang dalam berorganisasi, tingkat usaha dan tingkat seseorang dalam menghadapi hambatan.[4]

Sehingga pada intinya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang/ kelompok pastilah memerlukan yang namanya motivasi yang kuat agar bersedia melaksanakan pekerjaan secara bersemangat, bergairah dan berdedikasi dalam mencapai produktifitas kerja yang tinggi. Sebab sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :“Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan Engkau akan hidup selama-lamanya. Dan laksanakan amalan akhiratmu seakan-akan Engkau akan mati esok hari”. (HR. Ibnu Asakir).[5]

Maka bila kita mengacu dari hadits diatas sudah jelas bahwa faktor motivasi sangat diperlukan sekali dalam hal ini. Dan kenyataan menunjukkan pula bahwa kegiatan yang didorong oleh sesuatu yang tidak disukai berupa kegiatan yang terpaksa dilakukan, cenderung berlangsung tidak efektif dan efisien. Hasibuan juga menyatakan bahwa motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Sehingga motif tersebut merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, dan berbuat dengan tujuan tertentu.[6] Beberapa ciri motif individu diantaranya adalah: majemuk, berubah-ubah, berbeda-beda bagi individu, dan motif yang tidak disadari oleh individu. Dan untuk melengkapi kajian ini akan diuraikan beberapa teori pendukung yang terkait dengan motivasi.

2. Teori Motivasi

a. Teori Kebutuhan dari Abraham H. Maslow

Teori ini dikembangkan oleh A.H. Maslow tahun 1943. Tenaga kerja atau karyawan yang bekerja dalam suatu institusi adalah individu-individu yang diharapkan berperan serta dalam mensukseskan tujuan institusi. Mereka semua adalah manusia yang mempunyai tujuan tertentu untuk memuaskan kebutuhannya. Sementara itu kebutuhan manusia ini sangat banyak sekali ragamnya, dan masing-masing tenaga kerja mempunyai kebutuhan yang berbeda dan berubah dari waktu ke waktu selama masa hidupnya.

Di sini yang mendasari teory Maslow adalah sebagai berikut: a). manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan, selalu menginginkan lebih banyak, keinginan ini terus-menerus dan baru akan berhenti jika akhir hayatnya tiba. b). Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat motivasi. c). Kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat (hierarchy) yaitu sebagai berikut:

§ Kebutuhan fisiologis/ fisik (Physiological Needs)

§ Kebutuhan keamanan dan keselamatan (Safety and Security Needs)

§ Kebutuhan rasa memiliki/ sosial (Affiliation or Acceptance Needs)

§ Kebutuhan akan prestise/ penghargaan diri (Esteem or Status needs)

§ Kebutuhan akan aktualisasi diri (Self Actualization Needs) [7]

1. Kebutuhan fisiologis/ fisik (Physiological Needs) yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup, dan kebutuhan ini adalah kebutuhan manusia yang paling dasar yang muncul paling dulu sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan pokok tersebut di antaranya yaitu: sandang, pangan dan papan. Bagi karyawan/ pegawai kebutuhan tersebut biasanya diterima dalam bentuk gaji atau upah, tunjangan atau juga honorarium. Dalam usahanya untuk mencapai atau mendapatkan kebutuhan pokok tersebut karyawan juga didorong adanya hak seorang karyawan yang harus dipenuhi, yaitu dengan adanya pemberian gaji yang harus diberikan pada waktunya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam hadits Nabi SAW yang artinya :

“Ibnu Umar RA. Menceritakan, bahwa Rasululloh SAW. bersabda: ”Bayarlah upah/ gaji sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

Dengan demikian pada umumnya aktivitas seseorang pada level ini apabila kebutuhan pokok belum terpenuhi dan kiranya kebutuhan lain kurang memotivasinya.

2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan (Safety and Security Needs) adalah kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yaitu merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Kebutuhan ini mengarah pada dua bentuk yaitu: a). Kebutuhan akan keamanan dan keselamatan jiwa ditempat pekerjaan pada saat mengerjakan pekerjaan di waktu-waktu kerja. b). Kebutuhan akan keamanan harta ditempat pekerjaan pada waktu jam-jam kerja.

3. Kebutuhan rasa memiliki/ sosial (Affiliation or Acceptance Needs), pada dasarnya manusia selalu ingin selalu hidup berkelompok dan tidak seorang pun manusia ingin hidup menyendiri di tempat yang terpencil. Karena manusia adalah makhluk sosial, yang sudah barang tentu ia menginginkan kebutuhan-kebutuhan sosial yang terdiri dari empat kelompok yaitu:

a. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain dilingkungan atau oleh kelompok tempat manusia itu berada (sence of belonging).

b. Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya penting (sence of importance)

c. Kebutuhan akan pencapaian prestasi atau perasaan maju dan tidak gagal. Karena pada dasarnya setiap orang senang akan kemajuan dan tidak seorang pun yang menyenangi kegagalan. Kemajuan atau prestasi di segala bidang merupakan keinginan dan kebutuhan yang menjadi idaman setiap orang (sence of achievement).

d. Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sence of participation).

4. Kebutuhan akan prestise/ penghargaan diri (Esteem or Status needs) hal ini berhubungan dengan status. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula status prestisenya. Prestise dan status dimanifestasikan dalam banyak hal yang digunakan dalam simbol status, misalnya: kamar kerja sendiri lengkap dengan perabot ruang kerja, kursi berlengan, meja besar, memakai dasi untuk membedakan seorang pimpinan dengan anak buahnya, kendaraan/ mobil dinas dan lain sebagainya.

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (Self Actualization Needs) kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai oleh orang lain.

Tingkatan kebutuhan manusia tersebut diatas sekaligus sebagai motivator manusia dalam meningkatkan produktivitasnya.

b. Teori ERG Alderfer

Teori ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer seorang ahli dari Yale University. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori kebutuhan yang dikemukakan oleh A.H. Maslow. ERG Theory ini oleh para ahli dianggap lebih mendekati keadaan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta empiris. C. Alderfer dalam Hasibuan, mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan yang utama, yaitu:

1. Kebutuhan akan keberadaan (Existence Needs)

2. Kebutuhan akan afiliasi (Relatedness Needs)

3. Kebutuhan akan kemajuan (Growth Needs) [8]

Existence Needs, berhubungan dengan kebutuhan dasar termasuk di dalamnya pshsiological needs dan safety needs dari A.H. Maslow.

Relatedness needs, menekankan akan pentingnya hubungan antar individu (interpersonal relationships) dan bermasyarakat (social relationship)

Growth needs, adalah keinginan intrinsik dalam diri seseorang untuk maju atau meningkatkan kemampuan pribadinya.

c. Teori Motivasi David Mc. Clelland

Nama lengkap dari tokoh ini adalah David C. Mc Clelland yang mengemukakan bahwa hakekatnya manusia mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan yang lain. Ada tiga jenis kebutuhan yang dapat memberikan dorongan, yaitu: Kebutuhan akan prestasi (Need for Achievement), Kebutuhan akan afiliasi (Need for Affilicatin) dan Kebutuhan akan kekusaan (Need for Power).[9]

Pertama, Kebutuhan akan prestasi (Need for Achievement), merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Karena itu Need for Achievement ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang optimal. Karyawan akan antusias untuk berprestasi tinggi, asalkan kesempatan akan hal itu diberikan. Seseorang akan menyadari bahwa hanya dengan mencapai prestasi kerja yang tinggi akan dapat memperoleh pendapatan yang besar. Dengan pendapatan yang besar akhirnya ia akan dapat memiliki serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Kedua, kebutuhan akan afiliasi (Need for Affilicatin) ini menjadi daya pengerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena Need for Affilicatin ini yang merangsang gairah kerja seorang karyawan, sebab setiap orang menginginkan: a). Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia hidup dan bekerja (Sense of Belonging). b). Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya penting (Sense of Importance) c). Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (Sense of Achievement) d). Kebutuhan akan perasaan ikut serta (Sense of participation). Jadi seseorang karena kebutuhan afiliasi ini akan memotivasi dan mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua energinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

Ketiga, Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power), kebutuhan ini merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seorang karyawan. Karena itu Need for Power ini yang merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang serta mengerahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang terbaik dalam organisasi. Ego manusia yang ingin lebih berkuasa dari manusia lainya sehingga menimbulkan persaingan. Persaingan ini oleh pimpinan ditumbuhkan secara sehat dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi untuk bekerja dengan sehat.

d. Teori Motivator-Higinis Herzberg

Teori ini diperkenalkan oleh Frederic Herzberg. Dengan mengambil pendekatan yang berbeda dari Maslow dan Alderfer, Frederic Herzberg memusatkan dua faktor: 1) pendapatan yang dapat mengarahkan kepada tingkat motivasi dan kepuasan kerja yang tinggi dan 2) pendapatan yang dapat mencegah orang menjadi tidak terpenuhi.[10] Menurut teori motivator-higinis Herzberg, orang memiliki dua susunan kebutuhan, yaitu: kebutuhan motivator dan kebutuhan higinis. Kebutuhan motivator terkait dengan sifat kerja itu sendiri dan seberapa menantangnya pekerjaan itu. Pendapatan seperti pekerjaan yang menarik, kewenangan, tanggungjawab, dan perasaan berprestasi serta pencapaian membantu untuk memenuhi kebutuhan motivator. Agar dapat memeliki tenaga kerja yang sangat termotivasi dan terpenuhi, Herzberg menyarankan, para pimpinan harus mengambil langkah-langkah untuk meyakinkan bahan kebutuhan motivator pegawai terpenuhi.

Kebutuhan higinis terkait dengan konteks fisik dan psikologis dimana pekerjaan itu dilaksanakan. Kebutuhan higinis terpenuhi dengan pendapatan seperti kondisi kerja yang menyenangkan dan nyaman, upah, keamanan kerja, hubungan yang baik dengan rekan sekerja, dan pengawas yang efektif. Menurut Herzberg, jika kebutuhan higinis tidak terpenuhi, para pekerja tidak puas, dan jika kebutuhan higinis terpenuhi, para pekerja tidak kecewa. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan higinis tidak menghasilkan motivasi yang tinggi atau bahkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Agar motivasi dan kepuasan kerja menjadi tinggi, maka kebutuhan motivator harus terpenuhi.

e. Teori Pengharapan

Teori pengaharapan adalah teori motivasi yang dirumuskan oleh Victor H. Vroom di tahun 60-an, yang berasumsi bahwa tingkat usaha yang tinggi mengarah pada performa tinggi dan performa tinggi mengarah pada pencapaian hasil yang diinginkan. Teori pengharapan adalah salah satu teori tentang motivasi kerja yang paling populer karena memusatkan perhatian pada ketiga bagian persamaan motivasi: input, performa dan pendapatan. Teori pengharapan mengidentifikasikan tiga faktor utama yang menentukan motivasi seseorang yaitu: pengharapan, perantara dan valensi. [11]

Pengharapan

Pengharapan adalah persepsi seseorang tentang tingkat dimana usaha (input) menghasilkan tingkat performa tertentu. Tingkat pengharapan seseorang menentukan apakah dia mempercayai bahwa tingkat usaha yang tinggi menghasilkan performa yang tinggi pula. Orang termotivasi untuk mengedepankan banyak usaha dalam pekerjaan mereka hanya jika mereka berpikiran bahwa usaha mereka akan memberikan performa yang tinggi, yaitu jika mereka memiliki pengharapan yang tinggi. Atau dengan kata lain, agar motivasi seseorang dapat menjadi tinggi, maka pengharapan harus tinggi.

Perantara

Perantara adalah persepsi seseorang tentang tingkat dimana performa di tingkat tertentu menghasilkan pencapaian pendapatan. Berdasarkan teori pengharapan, pegawai termotivasi untuk melaksanakan pada tingkat yang tinggi hanya jika mereka berpikiran bahwa performa tinggi akan mengarah pada pendapatan seperti upah, keamanan kerja, penetapan pekerjaan yang menarik, bonus atau perasaan berprestasi. Dengan kata lain, perantara harus tinggi agar motivsi menjadi tinggi, orang harus melaksanakanya karena performa tingginya mereka akan menerima pendapatan.

Valensi

Meskipun semua anggota sebuah instansi harus memiliki pengharapan dan perantara yang tinggi, teori pengharapan mengakui bahwa orang berbeda dalam preferensi mereka terhadap pendapatan. Bagi banyak orang, upah adalah pendapatan paling penting dalam bekerja, namun bagi sebagian yang lain, perasaan berprestasi atau menikmati pekerjaan seseorang lebih penting dari upah. Istilah Valensi merujuk pada seberapa diinginkannya masing-masing pendapatan yang tersedia dari sebuah pekerjaan untuk orang lain. Agar dapat memotivasi anggota, pimpinan perlu menentukan pendapatan mana yang memiliki valensi tinggi bagi mereka.

3. Jenis-jenis Motivasi

Pada dasarnya motivasi yang diberikan bisa dibagi dua yaitu motivasi positif dan motivasi negatif.[12] Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapat ”hadiah”. Sementara motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi teknik dasar yang digunakan adalah lewat kekuatan ketakutan.

Pada umumnya seorang pemimpin haruslah menggunakan kedua motivasi tersebut, dengan alasan bahwa, pada jenis yang pertama, seorang pemimpin memberikan kemungkinan untuk mendapat hadiah, mungkin berwujud tambahan uang, tambahan penghargaan dan lain sebagainya. Pada jenis kedua, apabila seorang karyawan atau bawahan tidak melakukan sesuatu yang diiginkan oleh seorang pimpinan, maka pemimpin akan memberitahukan bahwa karyawan tersebut akan kehilangan sesuatu, bisa kehilangan pengakuan, uang atau bahkan mungkin jabatan.

4. Tujuan Motivasi

Tujuan motivasi adalah untuk membuat semua orang bawahan atau pegawai benar-benar mau atau ingin bekerja keras untuk mencapai dan menyelesaikan segala apa yang menjadi kehendak dan rancangan organisasi.[13]

Dengan demikian motivasi kerja sangatlah penting bagi manusia terutama karyawan, manajer atau pemimpin karena motivasi yang tinggi akan dapat menunjang pekerjaan yang ditugaskan sehingga dilakukan dengan penuh bersemangat dan bergairah yang nantinya akan dicapai hasil yang optimal (prestasi tinggi) yang tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang diiginkan dengan efisien dan efektif.

Akan tetapi pada prinsipnya tujuan daripada setiap manusia berbeda, karena manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda pula dan pada saat-saat tertentu menuntut suatu kepuasan. Dimana hal-hal yang dapat memberikan kepuasan pada suatu kebutuhan adalah menjadi tujuan dari kebutuhan tersebut. Dan prinsip umum yang berlaku bagi kebutuhan manusia adalah setelah kebutuhan satu terpenuhi atau terpuaskan, maka setelah beberapa waktu kemudian akan muncul kembali dan menuntut kepuasan yang lain lagi, begitu seterusnya.


[1] Hasibuan, SP, Malayu, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 216.

[2] Siswanto, Bedjo, Manajemen Tenaga Kerja, Sinar Baru, Bandung, 1989, cet ke-2, hlm. 243.

[3] Wursanto, I.G, Manajemen Kepegawaian, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 132.

[4] Bukhori, Muhammad, dkk, Azaz-azaz Manajemen, Aditya Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 199.

[5] Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu’, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 40.

[6] Hasibuan, SP, Malayu, Ibid, hlm. 218.

[7] Robbins, Stephen, Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 56

[8] Hasibuan, SP, Malayu, Op.Cit, hlm. 232

[9] Hasibuan, SP, Malayu, Op.Cit, hlm. 231.

[10] Bukhori, Muhammad, dkk, Op. cit, hlm. 211.

[11] Bukhori, Muhammad, dkk, Op. cit, hlm. 203.

[12] Heidjrachman, Husnan, Suad, Manajemen Personalia, BPFE UGM, Yogyakarta, 2002, hlm. 204

[13] Atmosudirdjo, Administrasi dan Manajemen Umum, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 219.

 

STUDI FILSAFAT ISLAM Agustus 15, 2008

Filed under: materi — hieda @ 3:12 pm
Tags:

STUDI FILSAFAT ISLAM

Polemik Antara Kalam (Theology) dan Filsafat (Philosophy)

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu dari subyek penting pembahasan dalam ranah teologi dan filsafat agama adalah analisa dan observasi tentang bahasa agama serta mekanisme pemahaman dan penguraian agama. Pembahasan yang berhubungan dengan hal tersebut, dengan menimbang perjalanan perubahannya dari zaman Yunani kuno hingga sekarang ini dimana mengalami perubahan-perubahan yang cukup kompleks, hadirnya analisa-analisa yang semakin membuahkan pertentangan dan perbedaan serta terungkapnya pertanyaan-pertanyaan yang cukup rumit dan akurat, seperti Apakah bahasa agama bermakna atau tidak bermakna? Apakah bahasa agama dapat ditetapkan, dibatalkan dan ditegaskan dengan tolok ukur ilmiah dan empirik ataukah tidak? Apa hubungannya dengan bahasa ilmiah, akhlak, filsafat dan seni? Apakah bahasa agama mempunyai satu dimensi atau memiliki dimensi-dimensi yang beragam? Apakah bahasa agama hanya mengulas alam realitas ataukah memberi motivasi dan menarik hati? Bagaimana dapat memahami bahasa agama dan mengantarkan kepada hakikat dan substansi agama?

Berhubungan dengan persoalan-persoalan tersebut di atas, terdapat pertanyaan-pertanyaan klasik dalam ilmu kalam (teologi) tentang ketuhanan, bagaimana memahami dan menganalisa makna yang homonim antara Tuhan dengan manusia atau yang dinisbahkan terhadap maujud-maujud materi. Apakah sifat-sifat ini mempunyai makna umum dimana makna manusia diperoleh karena dipredikasikan kepada Tuhan? Ataukah mempunyai makna yang lain? Pertanyaan ini awalnya ditujukan kepada sifat-sifat ketuhanan, tetapi selanjutnya berkembang meliputi seluruh pernyataan-pernyataan keagamaan sehingga menghadirkan kerisauan dan problematika baru; sebagaimana yang diisyaratkan, pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah proposisi-proposisi dan keyakinan-keyakinan agama mempunyai makna ataukah sama sekali tidak bermakna? Mempunyai makna yang dapat dipahami ataukah tidak dapat dipahami? Memiliki makna simbolis ataukah makna aplikatif dan berdimensi pada pengungkapan perasaan? Dan banyak lagi bentuk pertanyaan-pertanyaan lain seperti di atas yang membutuhkan jawaban-jawaban yang serius dan memuaskan.

Adapun faktor-faktor yang menjadikan bahasa agama menjadi urgen dibahas oleh para teolog dan filosof (muslim dan non-muslim) adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya menyingkap makna dan pengertian proposisi-proposisi keagamaan dan ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan;

2. Menganalisa sifat-sifat berita (al-khabariyyah) (seperti tangan, wajah, dan?) untuk menjauhi dimensi keserupaan, kematerian dan menghindar dari “kematian” rasionalisasi agama;

3. Menyingkap makna dari sifat-sifat yang sama antara manusia dan Tuhan, seperti ilmu, kodrat, iradah dan?;

4. Kontradiksi antara ilmu dan agama (menurut sebagian pemikir dan ilmuwan agama), dan untuk memecahkan masalah kontradiksi tersebut dihadirkan bahasa agama;

5. Menganalisa dan mengobservasi keyakinan-keyakinan dan proposisi-proposisi keagamaan dengan tujuan memecahkan problematika perselisihan internal agama;

6. Munculnya aliran-aliran khusus filsafat, seperti positivisme, positivisme logikal dan filsafat analitik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Filsafat Islam Dan Ilmu Kalam

1. Pengertian Filsafat Islam

Filsafat terdiri dari dua kata yaitu filsafat dan Islam. Secara literal filsafat berasal dari kata Philo yang artinya “cinta” dan Sophia artinya “pengetahuan” dan “kebijaksanaan”. Jadi philosophia berarti cinta akan ilmu. Dalam khazanah ilmu, filsafat diartikan sebagai berfikir yang bebas, radikal dan berada dalam dataran makna.

Berfilsafat adalah berfikir radikal, radix artinya akar, sehingga berpikir radikal artinya sampai ke akar suatu masalah, mendalam sampai ke akar-akarnya. Berfilsafat adalah berfikir dalam tahap makna, ia mencari hakikat makna dari sesuatu atau keberadaan dan kehadiran makna dari sesuatu atau keberadaan dan kehadiran.

Sedangkan Islam secara semantik berasal dari kata salima yang artinya menyerah, tunduk dan selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah dan dengan kata menyerahkan diri kepada-Nya maka ia memperoleh keselamatan dan kedamaian. Dalam pengertian menyerah, maka semua makhluk ciptaan Allah, gunung, samudra, udara, air, cahaya dan bahkan setan pun, pada hakikatnya adalah Islam, dalam arti tunduk dan menyerah kepada Penciptanya, pada hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku pada dirinya sebagai sunnatullah (termasuk hukum alam).

Jadi filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam. Filsafat islam artinya berfikir yang bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Dengan demikian, filsafat Islam berada dengan menyatakan keberpihakannya dan tidak netral. Keberpihakannya adalah kepada keselamatan dan kedamaian.

2. Pengertian Ilmu Kalam

Ilmu kalam biasa disebut dengan beberapa nama, antara lain: ilmu ushuluddin, ilmu tauhid, fiqh Al-Akbar, dan teologi islam. Disebut ilmu ushuluddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok agama (ushuluddin). Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas tentang ke-Esaan Allah SWT. Secara obyektif, ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid, tetapi argumentasi ilmu kalam lebih dikonsentrasikan pada penguasaan logika. Oleh karena itu, sebagian teolog membedakan antara ilmu kalam dan ilmu tauhid.

Abu Hanifah menyebut nama ilmu ini dengan fiqh Al-Akbar. Menurut persepsinya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fiqh terbagi atas dua bagian. Pertama, fiqh Al-Akbar, membahas keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Kedua, fiqh Al-Asghar, membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama, tetapi hanya cabang saja.

Teologi Islam merupakan istilah lain dari ilmu kalam, yang diambil dari bahasa Inggris, theology. William L. Reese mendefinisikannya dengan discourse or reason concerning God (diskursus atau pemikiran tentang Tuhan). Dengan mengutip kata-kata William Ockham, Reese lebih jauh mengatakan, “Theology to be a discipline resting on revealed truth and independent of both philosophy and science” (teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan). Sementara itu, Gove menyatakan bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional.

Sumber-Sumber Ilmu Kalam

Sumber-sumber ilmu kalam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Qur’an banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, diantaranya adalah:

§ Q.S Al-Ikhlas (112): 3-4. Ayat ini menunjukkan bahwa tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sejajar dengan-Nya.

§ Q.S Asy-Syura (42): 7. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun di dunia ini. Ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

§ Q.S AL-Furqon (25): 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Penyayang bertahta di atas “Arsy“. Ia pencipta langit, bumi, dan semua yang ada diantara keduanya.

§ Q.S AL-Fath (48): 10. Ayat ini menunjukkan Tuhan mempunyai “tangan” yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang teguh pada janji Allah.

§ Q.S Thaha (20): 39. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai “mata” yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak, termasuk gerakan hati makhluk-Nya.

§ Dan sebagainya

b. Hadis

Hadis Nabi SAW pun banyak membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam. Syaikh Abdul Qodir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini, yang merupakan salah satu kajian ilmu kalam, mempunyai sanad yang sangat banyak. Diantara sanad yang sampai pada Nabi adalah yang berasal dari beberapa sahabat, seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Darda, Jabir, Abu Said Al-Khudri, Abu Abi Kaab, Abdullah bin amr bin Ash, Abu, Ummah, Wastilah bin Al-Aqsa.

c. Pemikiran Manusia

Pemikiran manusia dalam hal ini, baik berupa pemikiran umat islam sendiri atau pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, terutama yang belum jelas maksudnya (al-mutasyabihat). Keharusan untuk menggunakan rasio ternyata mendapat pijakan dari beberapa ayat Al-Qur’an, diantaranya dalam Q.S Muhammad (47): ayat 24 yang artinya “maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qor’an ataukah hati mereka terkunci”.

d. Insting

Secara insingtif, manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Abbas Mahmoud Al-Akkad mengatakan bahwa keberadaan mitos merupakan asal-usul agama dikalangan orang-orang primitif.

3. Hubungan Ilmu Kalam Dan Filsafat

Ilmu kalam dan filsafat mempunyai kemiripan obyek kajian. Obyek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, sedangkan obyek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan disamping masalah alam, manusian, dan segala sesuatu yang ada.

Baik illmu kalam maupun filsafat berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Ilmu kalam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berkaitan dengan-Nya. Filsafat dengan wataknya sendiri pula, berusaha menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun manusia (yang belum atau tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan karena berada di luar atau di atas jangkauannya, atau tentang Tuhan.

Titik Perbedaan

Perbedaan di antara kedua ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam, sebagai ilmu yang menggunakan logika, disamping argumentasi-argumentsi naqliah, berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama, yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Pada dasarnya ilmu ini menggunakan metode dialektika atau dikenal dengan istilah dialog keagamaan.

Sementara itu filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakannya pun adalah metode rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan (mengembarakan atau mengelanakan) akal budi secara radikal (mengakar) dan integral (menyeluruh) serta universal (mengalam), tidak merasa terikat oleh ikatan apapun, kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika. Peranan filsafat sebagaimana dikatakan Socrates adalah berpegang teguh pada ilmu pengetahuan melalui usaha menjelaskan konsep-konsep (the gaining of conceptual clarity)

Berkenaan dengan keragaman kebenaran yang dihasilkan oleh kerja logika, maka dalam filsafat dikenal apa yang disebut kebenaran korespondensi. Dalam pandangan korespondensi, kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan fakta dan data itu sendiri. Dengan bahasa yang sederhana, kebenaran adalah persesuaian antara apa yang ada dalam rasio dengan kenyataan yang sebenarnya dialam nyata.

Disamping kebenaran korespondensi, didalam filsafat juga dikenal kebenaran koherensi. Dalam pandangan koherensi, kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pertimbangan baru dan suatu pertimbangan yang telah diakui kebenarannya secara umum dan permanent. Jadi kebenaran dianggap tidak benar kalau tidak sesuai dengan kebenaran yang dianggap benar oleh ulama’ umum.

Disamping dua macam kebenaran diatas, didalam filsafat dikenal juga dengan kebenaran pragmatik. Dalam pandangan pragmatisme, kebenaran adalah sesuatu yang bermanfaat (utility) dan mungkin dapat dikerjakan (workability) dengan dampak yang memuaskan. Jadi, sesuatu akan dianggap tidak benar kalau tidak tampak manfaatnya secara nyata dan sulit untuk dikerjakan.

Didalam pertumbuhannya, ilmu kalam (teologi) berkembang menjadi teologi rasional dan teologi tradisional. Filsafat berkembang menjadi sains dan filsafat itu sendiri. Sains berkembang menjadi sains kealaman, sosial, dan humaniora, sedangkan filsafat berkembang lagi menjadi filsafat klasik, pertengahan, dan filsafat modern.

Dilihat dari aspek aksiologi (manfaatnya), teologi berperan sebagai ilmu yang mengajak orang yang baru untuk mengenal rasio sebagai upaya mengenal Tuhan secara rasional. Adapun filsafat berperan sebagai ilmu yang mengajak kepada orang yang mempunyai rasio secara prima untuk mengenal Tuhan secara meyakinkan melaui pengamatan dan kajian alam dan ekosistemnya langsung. Dengan cara ini, orang yang telah mempunyai rasio sangat prima diharapkan dapat mengenal Tuhan secara meyakinkan melalui rasionya.

B. Wilayah Kalam dan Filsafat

Kata falsafah adalah bahasa arab yang di pinjam dari kata Yunani yaitu “Philosophia” yang berarti kecintaan kepada ilmu/ kebijasanaan (Wisdom). Kata falsafah diberi sentuhan bahasa Indonesia menjadi filsafat atau filosofi. Dalam ungkapannya arab yang asli, cabang ilmu tradiosional islam di sebut ‘ulum al hikmah atau pendek kata di sebut dengan “al-hikmah” yang artinya kebijaksanaan. Maka “Failasuf” (ambilan kata yunani “Philosophos”, pelaku filsafat) di sebut juga “al-Hakim” (ahli hikmah atau orang yang bijaksana).

Sumber dan pangkal tolak falsafah dalam islam adalah ajaran islam sendiri sebagaimana terdapat dalam Al-qur’an dan sunnah. Para Failasuf dalam lingkungan agama-agama yang lain adalah orang-orang yang berjiwa keagamaan (religius), sekalipun berbagai titik pandang keagamaan mereka cukup banyak berbeda, jika tidak justru akan berlawanan dengan yang dipunyai ortodoks (ajaran murni/ fanatik) serta tidak mungkin menilai bahwa falsafah islam adalah carbon copy pemikiran Yunani.

Sepintas, kata filsafat itu menjadi jelas bahwa disiplin ilmu keislamam ini meskipun memiliki dasar yang kokoh dalam sumber-sumber ajaran Islam sendiri banyak mengandung unsur-unsur dari luar, terutama dunia pemikiran Yunani. Inilah pangkal dari adanya kontroversi di sekitar falsafah, dimana batas-batas agama Islam mengizinkan adanya masukan dari luar khususnya jika datang dari kalangan bukan ahli kitab.

Beberapa ulama’ yang fanatik tersebut menunjukkan kemusyrikan orang-orang Yunani tersebut sebagi salah satu alasan keberatan mereka terhadap filsafat. Karena dalam filsafat tersebut, pengertiannya sangat luas dan mencakup bidang-bidang ilmu pengetahuan (disiplin ilmu) dan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, yaitu dunia kognitif yang dasar perolehannya bukan wahyu tetapi akal, baik yang berasal dari penalaran deduktif maupun yang penyamaran empiris. Karena falsafat tumbuh sebagai hasil interaksi intelektual antara bangsa arab muslim dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Interaksi sosial itu memperoleh wujudnya yang nyata semenjak masa dini sekali sejarah Islam.

Sedangkan dalam pembahasan teologi, pemakaian istilah teologi terdiri dari Theos yang artinya “tuhan” dan Logos yang artinya “ilmu”. Jadi teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan yaitu membicarakan Zat Tuhan dari segala seginya dan hubunganya dengan alam. Teologi bisa saja tidak bercorak agama, tetapi merupakan bagian dari filsafat ketuhanan. Dan bisa juga bercorak agama sebagai keterangan kata-kata agama yang bersifat pikiran. Ilmu kalam membicarakan tentang kenyataan-kenyataan dan gejala-gejala agama dan membicarakan hubungan antara tuhan dan manusia, baik dengan jalan penyelidikan ataupun pemikiran murni.

Dalam alur argumen kalam asy’ari, setiap pembahasan teologi, pusat argumentasi kalam asy’ari berada pada upayanya untuk membuktikan tuhan yang menciptakan seluruh jagad raya dan bahwa jagad raya itu karena diciptakan oleh tuhan dari “ketiadaan”. Karena itulah maka ilmu kalam menjadi karakteristik pemikiran mendasar yang amat khas dalam islam. Yang membuat pembahasan teologis dalam agama itu berbeda dari yang ada dalam agama lain manapun, baik dari segi isi maupun metodologinya.

C. Polemik Antara Kalam dan Teologi

Kaum filsafat menyatakan bahwa keberadaan alam adalah kekal, qodim atau abadi dalam arti tidak ada awalan. Pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Sina dan Al-Farobi yang oleh ahli kalam atau ahli teologi Islam tidak dapat diterima. Sebab menurut konsep teologi Islam, Tuhan adalah pencipta. Yang dimaksud dengan pencipta adalah yang menciptakan sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Kalau alam dikatakan qodim atau tidak bermula, berarti alam bukanlah diciptakan dan dengan demikian Tuhan bukanlah pencipta. Sedangkan dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghozali, tidak ada umat islam yang menganut bahwa alam ini tidak bermula, alam haruslah bermula. Jadi paham adanya qodim selain dari Tuhan bisa membawa kepada:

§ Banyaknya yang qodim, banyaknya Tuhan, yaitu paham syirik. Sedangkan syirik adalah dosa besar yang dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah.

§ Paham ateisme alam yang qodim tidak perlu pada pencipta. Jelaslah bahwa kedua paham ini bertentangan dengan ajaran dasar dan mutlak dalam ajaran Islam.

Tentang Islam tuhan, golongan filosof berpendirian bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal dan peristiwa-peristiwa kecil kecuali denga cara yang umum. Pengetahuan universal tidaklah tunduk, seperti pengtahuan partikular, kepada pembatasan-pembatasan ruang dan waktu. Karena itu tuhan mengetahui sesuatu peristiwa sebelum atau sesudah kejadiannya secara serentak. Karena ia mengetahui secara apriori rangkaian sebab-sebab dari mana ia akhirnya akan berhenti. Menurut para filosof, dengan pemahaman bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu secara umum adalah bahwa ilmu yang juga adalah Zat-Nya bersifat kekal, tetap dan tidak berubah dengan perubahan yang terjadi pada obyek-obyek diluar Tuhan yang dapat merong-rong ke-Esaan-Nya. Ilmu ketuhanan adalah suatu tambahan atau pertalian dengan zat, artinya selain dengan zat kalau terjadi perubahan dalam tambahan atau sifat tambahan tersebut, zat Tuhan tetap dalam keadaannya.

Permulaan penggunaan ilmu kalam dan takallum dalam sejarah Arab-Islam, dikaitkan dengan Syahrastani sebagaimana dilakukan Abu Hasan al-Asy’ari sebelumnya, dengan kitabnya yang berjudul “Dhuhur Al-Kilaf“. Setelah mengutip tema-tema pokok yang menimbulkan perbedaan pendapat pada masa Nabi dan Khulafa’ur Rasyidin, tampaknya perbedaan itu bersifat rasional yang tidak ada pada masa setelahnya dan berakhir pada masa Ali bin Abu Tholib. Perbedaan pendapat setelah wafatnya Nabi Muhammad berkisar pada dua hal; pertama, berkaitan dengan amanah dan yang kedua, berkaitan dengan masalah dasar-dasar agama. Sementara perbedaan pendapat dalam masalah imamah, merupakan perbedaan yang paling besar dikalangan umat islam. Perbedaan ini minimal dua ada kelompok: pertama, yang mengatakan bahwa persoalan imamah merupakan persoalan yang di rujukkan dengan kesepakatan bersama dan bersifat ikhtiari. Pendapat ini di kemukakan oleh ahli sunnah. Dan yang kedua, berpendapat bahwa masalah imamah merupakan masalah yang di tentukan oleh nash dan bersifat penunjukan. Pendapat ini dikemukakan oleh kelompok syi’ah. Berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam masalah dasar-dasar agama, Syahrastani membatasi sejarah perkembangannya pada “akhir masa sahabat”. Dan di kaitkan dengan munculnya bid’ah yang di prakarsai oleh Ma’bad al Juhaini, Ghalian al Dhimasyqi dan Yunus al Aswari dalam masalah Qodar, “Kemampuan manusia untuk mengekspresikan atau menciptakan perbuatan baik atau buruk dan penetapan tanggung jawab dari perbuatannya”, ini sebagai ganti dari penyadaran baik dan buruk pada qodo’ dan qodar setelah meringkas perbedaan pendapat pada Wasil bin Atho’ dan Umar bin Ubaid yang menjadikan sikap I’tizal sebagai mazhab. Kemudian setelah itu tokoh mu’tazilah mempelajari buku-buk filsafat pada masa Al-Makmun. Sementara itu, metode filsafat mengalami percampuran dengan metode ilmu kalam. Kemudian memilah dan memilih ilmu sebagai kalam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permulaan kalam dan filsafat bertolak pada sejarah perbedaan. Kemunculan ahli kalam waktu itu masih di sebut intelektual, tidak mungkin secara sempurna kecuali terkait dengan munculnya perbedaan. Setelah munculnya jadi jelas definitif, perbincangan ilmu kalam mulai mengambil bentuk metode dan kerangka mazhab. Maka statmen-statmen pemikiran mulai matang dan akhirnya meningkat pada pengetahuan artinya dapat diterima adanya babak dari susunan yang sistematis.

Ada beberapa pendapat ahli untuk menjawab polemik antara kalam dan filsafat Islam, antara lain:

1. Dr. Fuad al-Ahwani dalam bukunya filsafat Islam tidak setuju jika filsafat Islam sama dengan ilmu kalam, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Karena ilmu kalam dasarnya adalah keagamaan atau ilmu agama. Sedangkan filsafat merupakan pembuktian intelektual. Obyek pembahasan bagai ilmu kalam berdasakan pada Allah SWT dan sifat-sifatnya serta hubungannya dengan alam dan manusia serta pemikiran tentang prinsip wujud dan sebab-sebabnya. Seperti filosof Aristoteles yang dapat membuktikan tentang sebab pertama yaitu Allah. Tetapi ada juga yang mengingkari adanya wujud Allah sebagaimana aliran-aliran materialisme.

b. Ilmu kalam adalah suatu ilmu Islam asli yang menurut pendapat paling kuat, apakah ia lahir dari diskusi-diskusi sekitar Al-Qur’an yaitu kalam Allah, apakah yang qodim atau makhluk. Perbedaan pendapat terjadi antara kaum mu’tazilah, pengikut Ahmad bin Hambal dan pengikut-pengikut Asy’ari. Adapun filsafat adalah istilah yunani yang masuk ke dalam bahasa arab sebagai penegasan al-Farobi bahwa filsafat itu berasal dari yunani dan masuk kedalam bahasa arab.

c. Pada abad ke 2 Hijriah, telah lahir filsafat Islam dengan bukti adanya filsuf-filsuf Islam seperti al-Kindi. Disamping itu, dikalangan ilmu ahli kalam ada ahli yang terkenal seperti an-Nazam, al-Juba’I, Abul Huzail. Para ahli ilmu kalam ini ada yang menamakan dirinya sebagai filosof. Dan ada pertentangan tajam diantara kedua belah pihak, sebagaimana al-Ghozali pengikut aliran al-Asy’ariyah yang menulis kitab tahafutul falsafah, namun dalam kalangan ahli filsafat, ibn Rusyd menjawab terhadap tuduhan itu dengan menulis tafutul al-tahafut

2. Prof . Tara Cana

Dia mengatakan bahwa istilah filsafat Islam adalah untuk arti dari ilmu kalam. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa filsafat itu telah lahir dari kebutuhan Islam dan perdebatan keagamaan dan pada dasarnya mementingkan pengukuhan landasan aqidah atau mencarikan dasar filosofisnya ataupun untuk membangun pemikiran-pemikiran teologi keagamaan.

3. Prof. Fuad al-Ahwani

Ia mengatakan bahwa sekolah pada abad ke 6 Hijriah, filsafat telah bercampur dengan ilmu kalam, sampai yang terakhir ini telah menelan filsafat sedemikian rupa dan masukannya di dalam kitab-kitabnya. Sehingga kitab-kitab tauhid yang membahas ilmu kalam di dahului dengan pendahuluan mengenai logika Aristoteles dengan mengikuti cara para filosofinya.

D. Titik Temu Antara Ilmu Kalam dan Filsafat Islam

Dari uraian diatas kita dapat mengetahui secara garis besar bahwa filsafat Islam bertujuan untuk mempertemukan antara filsafat dan agama. Hal ini dapat kita lihat pada setiap langkahnya, akan tetapi timbul pertanyaan bagaimana agama sebagai wahyu Tuhan, sebagai bahasa langit, sebagai santapan hati, dan sebagai sumber perintah-perintah dan larangan-larangan, bisa bertemu dengan filsafat sebagai ciptaan manusia dan sebagai bahasa bumi yang masih bisa dibahas dan di persoalkan? Bagaimana kebenaran yang di dasarkan oleh ilham dan wahyu bisa di persatukan dengan kebenaran filsafat yang didasarkan dengan alasan fikiran? Bagaimana dengan dalil sam’i bisa di gabungkan dengan dalil aqli?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, bisa dijawab dengan tidak lebih dari tiga jawaban, yaitu: pertama, memegang teguh agama dan menolak filsafat. Ini adalah pendirian orang beragama dan tidak berfilsafat. Yang kedua, kebalikan dari yang pertama, yaitu memegang teguh filsafat dan menolak agama. Dan inilah pendirian orang yang berfilsafat dengan tidak mengindahkan aqidah-aqidah agama. Dan yang ketiga, mengusahakan pemaduan antara filsafat dan agama dengan menggunakan cara tertentu, dan cara inilah yang di tempuh oleh seorang filosof yang mu’min atau seorang filosof yang seharusnya memperhatikan aqidah-aqidah agama.

Bagi orang yang memahami semangat Islam yang mengajarkan pengambilan jalan tengah dan mempelajari ilmu-ilmu keislaman, maka ia akan mengetahui bahwa semangat pemaduan adalah merupakan salah satu aliran-liran yang berbeda dan berlawanan, tentu timbul aliran penengahnya. Seperti yang dibuktikan oleh sejarah.

Aliran asy’ariah dalam ilmu kalam yang bisa dikatakan yang bisa menguasai dunia Islam sampai sekarang ini tidak lain adalah aliran tengah-tengah filsafat yang memegangi bunyi nash tanpa mengemukakan penafsiran rasional dengan aliran mu’tazilah yang membebaskan sepenuhnya dalam memahami nash-nash dan penafsirannya.

Dalam lapangan hukum Islam kita mendapati mazhab syafi’i yang menjadi mazhab penengah antar mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang mendasarkan pada pikiran dan ijtihad. Kalau demikian corak pemikiran kaum muslimin pada berbagai bidang pemikiran-pemikiran pada umumnya, maka terlebih lagi filosof-filosof Islam berusaha untuk mempertemukan agama dengan filsafat yang di percayai kebenarannya dan didasarkan dengan ketentuan-ketentuan dalil pikiran yang sama rata.

Selain karena corak pemikiran tersebut, ada beberapa faktor yang mendorong kearah pemaduan tersebut, yaitu: pertama, adanya jurang pemisah yang dalam antara Islam dan filsafat Aristoteles dalam berbagai persoalan, seperti sifat-sifat Tuhan dan ciri-ciri khasnya, baharu dan qodimnya alam, hubungan alam dengan Tuhan keabadian jiwa, dan balasan badaniah atau ruhaniah di akhirat. Kedua, adanya serangan yang banyak dilancarkan oleh orang-orang agama terhadap setiap pembahasan pikiran yang tidak membawa hasil yang sesuai dengan aqidah agama yang telah di tetapkan sebelumnya. Sikap ini sering di ikuti dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh rakyat banyak dan penguasa-penguasa terhadap ahli-ahli pikir bebas. Dan yang ketiga, hasrat para filosof sendiri untuk dapat menyelamatkan diri dari tekanan tersebut agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan tidak terlalu nampak perlawanannya dengan agama.

KESIMPULAN

Filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia islam untuk menjawab tatangan zaman, yang meliputi Allah, alam semesta, wahyu dan akal serta agama. Sedangkan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas firman-firman Allah sebagai sumber pokok beragama.

Namun demikian, dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman antara lain keduanya dapat di bedakan. Filsafat Islam mengandalikan akal dalam mengkaji obyeknya yaitu: Allah, alam dan manusia tanpa terikat dengan pendapat yang ada. Pemikiran-pemikiran yang sama sifatnya, hanya berfungsi sebatas masukan dan relatif. Sebaliknya, ilmu kalam mengambil dari aqidah yang tertera dalam wahyu yang mutlaq kebenarannya untuk mengkaji obyeknya, Allah dan sifat-sifat serta hubungan Allah dengan alam dan manusia sebagaimana tertuang dalam kitab suci menjadikan filsafat sebagai alat untuk membenarkan nash agama.

Polemik antara kalam dan filsafat Islam pada intinya terletak pada dasar cara pandang mereka diantaranya ilmu kalam. Dasarnya adalah keagamaan atau ilmu agama. Sedangkan filsafat merupakan pembuktian intelektual. Obyek pembahasan bagi ilmu kalam berdasarkan pada Allah dan sifat-sifatnya serta hubungannya dengan alam dan manusia yang berada di bawah syari’atnya. Obyek filsafat dalam alam dan manusia serta pemikiran Aristoteles yang dapat membuktikan tentang sebab pertama yaitu Allah. tetapi ada juga yang menginginkan mengingkari adanya wujud Allah sebagai aliran-aliran materialisme.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Musa Asy’arie, 2002, Filsafat Islam: Sunnah Nabi Dalam Berfikir, LESFI, Yogyakarta.

Dr. M. Amin Abdullah, 1995, Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Olver Leaman, 1989, Pengantar Filsafat Islam, Rajawali Pers, Jakarta.

Dr. Abdul Razak, M. Ag & Drs. Rosihan Anwar, M. Ag, 2003, Ilmu Kalam, Pustaka Setia, Bandung.

Hasyimsyah Nasution, 1999, Filsafat Islam, Gaya Media Utama, Jakarta.

Drs. H. mustofa, 1999, Filsafat Islam, Pustaka Setia, Bandung.

Abdul Hakim Atang dan Mubarok Jaih, 2002, Metodologi Studi Islam, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Nata Abuddin, 1993, Ilmu Kalam, Filsafat Islam dan Tasawuf, Rajawali Pers, Jakarta.

 

STRATEGI PEMASARAN GLOBAL DALAM KRISIS MONETER Agustus 14, 2008

Filed under: materi — hieda @ 4:14 pm
Tags:

STRATEGI PEMASARAN GLOBAL DALAM KRISIS MONETER

(Faktor Sukses Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak Juli 1997 telah berkembang menjadi krisis likuiditas, krisis kebangkrutan dunia usaha, krisis perbankan, dan akhirnya krisis ekonomi total. Hal ini terlihat bahwa setelah krisis berlangsung sekian lama, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk, padahal Korea dan Thailand sudah dalam proses membaik. Dalam kondisi demikian, semua perusahaan mengalami penurunan yang amat signifikan, yang akan menyebabkan kebangkrutan, sehingga motif perusahaan tidak lagi mencari keuntungan, tetapi untuk bertahan hidup, karena ongkos yang amat tinggi tidak dapat ditutup oleh keuntungan yang dapat dicapai.

Kebangkrutan sebuah perusahaan menyebabkan kehancuran ekonomi yang berdampak pada penurunan taraf hidup masyarakat. Lima tahun lalu, produk-produk industri menghadapi resesi yang cukup parah. Namun, masa itu sudah lewat. Pertumbuhan ekonomi global yang semakin cepat dan bangkitnya aktivitas manufaktur mengarah pada permintaan pasar atas barang yang tahan lama (durables) di seluruh dunia. Tentu saja, ini merupakan kabar baik bagi usahawan yang bisnis intinya mengisi fasilitas manufaktur dunia.

Namun, tantangan tidaklah mudah. Tekanan-tekanan biaya karena globalisasi cukup mengganggu para pembuat produk industri. Walau memperlihatkan peluang besar, pertumbuhan infrastruktur yang terjadi di Cina dan India juga memunculkan tantangan baru. Tantangan itu terletak pada mata rantai persediaan untuk mengimbangi biaya, kualitas dan layanan pelanggan di tengah lingkungan yang tidak begitu dikenal.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah krisis memacu praktek bisnis profesional dengan stategi pemasaran yang terfokus memasuki pasaran global atau justru menarik diri dari persaingan global?

2. Bagaimana Strategi Pemasaran Global Dalam Krisis Moneter dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

Adanya kesempatan pasar yang menjadi faktor pendorong perusahaan untuk memperluas jangkauannya kepasar internasional. Tentu saja perusahaan internasional sendiri memberikan kontribusi pada proses perkembangan dan penciptaan kesempatan pasar pada negara tuan rumah.

Empat pilar yang mendukung prestasi dan berdampak pada keahlian yang dimiliki sebuah perusahaan sehingga dapat lepas dari krisis dan mengangkat perekonomian adalah:

Fleksibilitas global. Dengan adanya perbedaan harga di berbagai kawasan, perusahaan berkinerja tinggi mampu memanfaatkan percepatan di negara-negara yang tengah tumbuh. Caranya, mengintegrasikan mata rantai persediaan, pengelolaan agen dan distribusi, didukung sistem informasi dan proses bisnis yang profesional. Contohnya, Cooper Industries. Produsen produk dan perkakas kelistrikan ini mengembangkan Cooper Connection untuk mengelola hubungan dengan para distributor yang merupakan kontributor 83% pendapatannya. Program mereka: memberi insentif bagi distributor yang dapat menambah atau memperluas produk yang didistribusikan dengan sistem pull, bukan push.

Kekuatan harga. Memahami kebutuhan pelanggan merupakan hal penting. Namun di dalam industri seperti ini, pemahaman tentang pelanggan bisa dikatakan terlambat implementasinya. Mereka yang dapat membuat analisis pasar untuk meningkatkan portofolio pelanggan dan inovasi, dengan sendirinya menciptakan produk dan jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan. Contohnya, Kone Corporation, pembuat elevator dan eskalator dari Finlandia. Mereka membuat kontrak pemeliharaan sebagai garansi produk, dengan harga premium.

Produktivitas plus. Operational excellence adalah cikal bakal kinerja tinggi untuk industri ini. Inisiatif berdasarkan six-sigma merupakan indikasi program efisiensi operasional yang saling mendukung. Melakukan alih daya untuk aktivitas non-inti dengan menggunakan jasa berbiaya rendah juga merupakan pilihan strategis.

Kinerja manusia. Pilar terakhir adalah menciptakan suasana pembelajaran yang terus-menerus dan memberi komitmen tinggi untuk pengembangan karyawan. Kepemimpinan serta pengembangan keahlian memang diselaraskan dengan nilai-nilai dan strategi bisnis perusahaan yang diterapkan dengan menggunakan pengukuran dan sistem remunerasi yang kompetitif. Danaher Corporations, pengembang teknologi inovatif, menuntut para eksekutifnya menjalankan program pelatihan 7 tahap, yang dapat diselesaikan dalam dua tahun, sehingga mereka dapat tetap bekerja dan sekaligus meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka.

B. Analisis

Pada situasi persaingan dan perubahan yang bergerak begitu cepat ini perusahaan ditekan oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan teknologi, ekonomi, sosial kultural dan pasar. Di sisi lain, secara internal perusahaan menghadapi perubahan organisasi yang tak kalah peliknya, seperti masalah budaya perusahaan, struktur, karyawan, pemegang saham. Dalam situasi seperti ini konsep pemasaran tidak lagi cukup hanya berbicara tentang penjualan, periklanan atau bahkan konsep bauran pemasaran 4P (product, place, pricing, dan promotion).

Pemasaran harus dilihat sebagai suatu konsep bisnis strategi (strategic business concept). Artinya pemasaran tidak lagi sekadar marketing as it is, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi perusahaan secara keseluruhan.

Definisi baru dalam pemasaran ini dituangkan dalam model Sustainable Market-ing Enterprise (SME). Market-ing di sini ditafsirkan sebagai hal yang berurusan dengan pasar (dealing with the market) dan berorientasi kepada pasar (market oriented) karena entitas bisnis akan selalu berurusan dengan pasar yang terus berubah. Untuk itu pemasaran harus menjadi jiwa dari setiap model strategi bisnis.

Bagian pertama dari SME adalah model sustainable yang menggambarkan bagaimana perusahaan mampu bertahan dengan kondisi lingkungan bisnis yang terus berubah apalagi dalam masa krisis. Agar dapat bertahan menghadapi perubahan, perusahaan perlu melakukan apa yang disebut siklus transformasi. Pada saat siklus transformasi inilah dilakukan political, technical, dan cultural change, yang membutuhkan seorang pemimpin perubahan dapat berjalan dengan baik. Tanpa melakukan transformasi, perusahaan akan hancur tergilas oleh perubahan lingkungan bisnis.

Bagian kedua adalah model Market-ing yang terdiri dari: Outlook, Architecture, dan Scorecard. Di dalam sub-model outlook dilakukan peninjauan terhadap berbagai perubahan di lingkungan bisnis saat ini dan kecenderungannya di masa mendatang. Selanjutnya sub-model architecture yang terbagi menjadi tiga komponen, yaitu: strategy, tactic, dan value.

Pada komponen strategy dilakukan eksplorasi pasar dengan melakukan segmentasi, targeting dan positioning. Selanjutnya tactic terdiri dari tiga komponen yaitu diferensiasi, marketing-mix dan selling. Pada bagian value terdiri dari brand yang harus dibangun oleh perusahaan sebagai value indikator dan harus ditingkatkan secara kontinyu melalui elemen servis, dan didukung oleh proses (process) yang berperan sebagai value enabler. Selanjutnya arsitektur bisnis yang didesain sebelumnya haruslah dipasarkan secara tepat kepada tiga stakeholder yang utama yaitu karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Pada sub-model scorecard inilah yang diukur keberhasilan interaksi di antara ketiga sasaran utama dari perusahaan.

Sedangkan bagian ketiga dari SME model adalah sub-model enterprise. Sub-model enterprise memiliki tiga komponen utama, yaitu: inspiration, culture, dan insititution. Sub-model inspiration yang digambarkan sebagai jam pasir merupakan komponen visi dan misi perusahaan yang dijabarkan di dalam lingkup bisnis dan tujuan perusahaan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Sub-model berikutnya adalah budaya perusahaan (Corporate culture) yang digambarkan sebagai yin-yang. Budaya perusahaan merupakan keseimbangan antara nilai-nilai bersama (share values) dan perilaku yang tampak (common behaviour) pada setiap orang di dalam organisasi.

Model SME ini kemudian dibuktikan dengan kasus-kasus perusahaan besar di Asia seperti Sony Corporation, Samsung, Proton, dan Bank BCA yang tetap survive dari masa krisis.


BAB III

KESIMPULAN

Ada tiga sudut pandang cara memahami kemampuan perusahaan bersaing pada pasar global dan memasuki pasar asing. Cara pertama didasarkan atas teori keunggulan komparatif (comparative advantage). Penganut teori ini mendasarkan argumennya berdasarkan keunggulan komparatif suatu negara dan prinsip spesialisasi. Negara tertentu memiliki keunggulan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu karena mampu menyediakannya sampai ke tangan konsumen dengan biaya yang lebih rendah, yang berarti juga dengan harga jual yang lebih murah.

Kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan murah karena adanya kekayaan (endowment) yang telah tersedia di negara tersebut, misalnya sumber daya alam, tenaga kerja yang murah, dan sebagainya. Bisa juga murahnya ongkos produksi disebabkan oleh tersedianya bahan masukan hasil ciptaan, misalnya teknologi yang maju, akumulasi modal, kekayaan informasi, dan sebagainya. Kemampuan menggunakan kekayaan tersebut dengan baik meningkatkan daya saing secara komparatif dibandingkan negara lain.

Spesialisasi menyebabkan terjadi overproduction untuk barang dan jasa tertentu dan underproduction untuk barang dan jasa lainnya. Itulah sebabnya konsep keunggulan komparatif membantu kita memahami mengapa terjadi transaksi ekspor-impor.

Keunggulan kedua, stabilitas, juga sudah hilang dan belum kembali. Karena stabilitas terkait dengan tingkat risiko, semakin bergejolak Indonesia menyebabkan semakin besar tingkat diskonto investasi di Indonesia. Artinya, aset-aset Indonesia mengalami penurunan nilai yang semakin besar. Perusahaan dibeli dengan harga murah, barang dan jasapun ditawar dengan harga rendah.

Dengan demikian kemampuan bersaing berdasarkan konsep keunggulan komparatif perusahaan-perusahaan Indonesia dapat diperoleh lagi bila secara nasional kita mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan sekaligus menciptakan stabilitas secara makro. Perusahaan-perusahaan tentu saja dapat berkontribusi terhadap kedua faktor tersebut melalui pemilihan strategi usaha yang tepat. Namun peran penyelenggara negara jauh lebih penting karena produktivitas nasional dan stabilitas merupakan hasil kebijakan nasional dan perilaku para penyelenggara negara.

Bila konsep keunggulan komparatif membantu kita mengevaluasi dan memahami pengembangan usaha ekspor-impor. Konsep yang kedua, ketidak sempurnaan pasar (imperfect market concept) membantu kita memahami mengapa suatu perusahaan asing ada di negara lain. Konsep ketidaksepurnaan pasar menyatakan, oleh karena pasar tidak sempurna maka harga-harga bahan baku dan masukan industri berbeda-beda di lokasi yang berbeda.

Berdasarkan kondisi saat ini, keunggulan perusahaan Indonesia masih mengandalkan pada endoment berupa kekayaan alam. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan ekstraksi/pertambangan banyak dibanjiri oleh perusahaan asing. Dalam hal kerjasama (partnership), pengusaha lokal lebih banyak mengandalkan akses lisensi pengusahaan areal, termasuk HPH, ke pemerintah.

Dari beberapa kasus yang pernah saya temui, banyak terjadi keluhan partner domestik karena mereka merasakan ketidakseimbangan pembagian hasil. Akumulasi tunai yang diterima oleh partner asing lebih besar dibandingkan dengan akumulasi tunai yang diterima partner domestik. Sekalipun proporsional dalam pembagian dividen, banyak komponen penerimaan yang dinikmati asing tetapi tidak oleh partner domestik. Penerimaan non-dividen tersebut terdiri dari dua kategori, penerimaan langsung dan penerimaan konsesi. Penerimaan langsung antara lain mencakup biaya manajemen (management fee) dan lisensi. Sedangkan penerimaan konsesi berasal dari hak pembelian produk perusahaan hasil aliansi oleh partner asing dengan harga di bawah harga pasar dunia. Selisih tersebut menjadi penerimaan parner asing.

Dalam kondisi tidak ada partner domestik yang mumpuni, pengusaha asing dapat secara langsung mendirikan perusahaan di Indonesia. Selama tidak ada persyaratan kewajiban harus berpartner dengan pengusaha lokal, hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Konsep ketidaksempurnaan pasar juga sekaligus mampu menjelaskan mengapa perusahaan Indonesia tidak mampu masuk ke negara asing melalui pendirian aliansi maupun anak perusahaan. Kelemahan SDM, teknologi, dan pemasaran menjadi titik utama sulitnya bermitra dengan mitra asing di negara lain.

Untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pengusaha Indonesia, diperlukan bukan saja keunggulan dalam hal akses lisensi tetapi juga dalam bidang lain. Misalnya, kualitas SDM, keunggulan teknologi tepat guna, dan akses pasar. Lagi-lagi, pencapaian ini bukan saja pekerjaan pengusaha tetapi diperlukan campur tangan aktif pemerintah untuk menciptakan kebijakan dan sistem yang kondusif.

Konsep ketiga, yaitu siklus hidup produk, mampu menjelaskan mengapa suatu perusahaan mampu melakukan ekspor, mendirikan cabang, sampai mendirikan anak perusahaan di negara lain. Konsep ini sering diaplikasikan untuk produk-produk teknologi tinggi atau memiliki tingkat keunikan yang tinggi. Pemasaran suatu produk dimulai dari pasar domestik. Setelah muncul permintaan dari negara lain tetapi pada skala yangf relatif kecil, mulailah dengan ekspor. Pada saat permintaan meningkat, diperlukanlah pengawasan yang lebih baik dan perwakilan di pasar lokal untuk penyelesaian transaksi dan administrasi. Berdirilah kantor cabang di pasar lokal. Pada saat permintaan terus meningkat dan melewati batas minimum (critical mass) maka diperlukan pendirian anak perusahaan (subsidiary) di pasar lokal. Pendirian anak perusahaan tersebut bisa melalui akuisisi perusahaan domestik yang sudah ada, bisa juga dengan cara pendirian perusahaan dari awal.

Oleh karena konsep siklus hidup produk cocok untuk produk teknologi tinggi atau yang memiliki tingkat keunikan tinggi, konsep inipun dapat menjelaskan mengapa sulit mencari perusahaan Indonesia yang mampu mendirikan anak perusahaan di negara lain. Berdasarkan analisis di atas, bila kita ingin mengembangkan dan mendorong perusahaan Indonesia untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, kita musti melacak keunggulan-keunggulan dengan pendekatan dua konsep, keunggulan komparatif dan ketidaksempurnaan pasar.

Untuk mencapainya, ada beberapa hal yang perlu dibenahi secara makro. Pertama, teknologi perlu diperbaharui khususnya dalam rangka peningkatan produktivitas. Harapannya, biaya produksi turun. Kedua, SDM musti diperkuat. Tanpa kekuatan ini, sulit untuk meningkatkan kemampuan berkompetisi dan inovasi sebagai syarat penting dalam meningkatkan daya tawar dalam membentu aliansi strategis. Ketiga, stabilitas makro perlu dipulihkan secepatnya untuk menurunkan tingkat risiko dan otomatis tingkat diskonto.

Dengan mengejar ketertinggalan faktor-faktor tersebut melalui kebijakan yang tepat, perusahaan Indonesia tidak saja mengandalkan ekspor tetapi juga bebagai bentuk usaha lain dalam persaingan global.

DAFTAR PUSTAKA

Hermawan Kartajaya dan Philip Kotler, 2002, Rethinking Marketing; Sustainable Marketing Enterprise in Asia. Jakarta: Prenhallindo.

Keegan, Warren J. 1996, Manajemen Pemasaran Global: Alih Bahasa, Alexander Sindoro Jilid 1, Jakarta: Prenhallindo.

Keegan, Warren J. 1996, Manajemen Pemasaran Global: Alih Bahasa, Alexander Sindoro Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo.

Subhash C. Jain, 2001, Manajemen Pemasaran Internasional: Alih Bahasa Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga

http://www.lppm.ac.id/article.php?p=ms&id=521

http://www.typepad.com/t/trackback/3302650

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0304/01/0601.htm

http://www.swa.co.id/sekunder/kolom/manajemen/organisasi/details.php?cid=2&id=209&pageNum=2

 

PERKAWINAN SALĒP TARJHÂ MENURUT MASYARAKAT MADURA Agustus 12, 2008

Filed under: materi — hieda @ 4:14 pm
Tags:

Salah satu temanku melakukan penelitian tentang Perkawinan Salēp Tarjhâ ini di daerah Madura. Judul aslinya sebernarnya “Salēp Tarjhâ: Antara Normatifitas, Mitos, dan Realitas”. Setelah aku baca, ternyata isinya cukup menarik. Sekedar buat pengetahuan tambahan tentang Kajian Budaya Dalam Perspektif Islam maka aku ringkas ajah hasil penelitiannya.

PERKAWINAN SALĒP TARJHÂ MENURUT MASYARAKAT MADURA

Masyarakat Madura di satu sisi merupakan masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya, Hal ini tercermin dalam ungkapan “Abhantal syahadat, asapo’ iman, apajung Allah”[1], yang menggambarkan bahwa orang Madura itu berjiwa Agama Islam.

Akan tetapi di sisi lain mereka juga masih mempertahankan adat dan tradisi yang terkadang bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam, karena adat dan tradisi yang dipertahankan tersebut hanya berlandaskan pada mitos-mitos yang tidak dapat dirasionalisasikan dan cenderung bertentangan dengan aqidah Islamiyah, seperti larangan untuk melakukan perkawinan dengan model Salēp Tarjhâ ini salah satunya.

Salēp Tarjhâ ini merupakan salah satu model perkawinan yang dilarang oleh masyarakat Madura, secara syari’at Islam sih dibenarkan, tapi adat-istiadat melarang perkawinan tersebut. Perkawinan Salēp Tarjhâ ini oleh masyarakat Madura diyakini dapat membawa bencana atau musibah bagi pelaku maupun keluarganya, yakni berupa sulit/melarat rezekinya, sakit-sakitan (ke’sakean), anak/keturunan pelaku perkawinan tersebut lahir dengan kondisi tidak normal (cacat) dan lain sebagainya.

Istilah Salēp Tarjhâ merupakan sebuah istilah yang diberikan oleh Bengaseppo (sesepuh/nenek moyang) masyarakat Madura bagi perkawinan silang antara 2 (dua) orang bersaudara (sataretanan) putra-putri. Contoh : Ali dan Arin adalah dua orang bersaudara (kakak-adik) yang dijodohkan/dinikahkan secara silang dengan Rina dan Rizal yang juga dua orang bersaudara (kakak-adik).

Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa suatu perkawinan itu akan disebut sebagai perkawinan Salēp Tarjhâ, apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung yang kemudian keduanya dinikahkan secara silang dengan 2 (dua) orang saudara kandung juga. Jadi, apabila modelnya tidak seperti ini, maka tidak disebut dengan perkawinan Salēp Tarjhâ .

Perkawinan Salēp Tarjhâ, secara normatif boleh-boleh saja dilakukan, karena di dalam al-Qur’an dan al-Hadits maupun menurut pandangan para ulama yang sudah terkodifikasi di dalam kitab-kitab fiqh klasik (kitab kuning) tidak didapatkan satupun adanya larangan terhadap model perkawinan Salēp Tarjhâ tersebut. Oleh karenanya, siapapun yang melakukan perkawinan model tersebut dibenarkan dan tidak dilarang.

Pada dasarnya, larangan terjadinya perkawinan Salēp Tarjhâ berkaitan erat dengan adanya keyakinan masyarakat akan mitos-mitos yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Tentunya mitos-mitos tersebut tidak terlepas dari ajaran dan doktrin yang ditanamkan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Masyarakat Madura memiliki keyakinan bahwa perkawinan ini dapat mendatangkan musibah dan bencana bagi pelaku maupun keluarganya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang ngotot untuk tetap melakukan perkawinan Salēp Tarjhâ ini, mereka diharuskan mengadakan ritual selamatan (slametthen) atau doa bersama dengan cara mengundang sanak famili, kerabat, tetangga, maupun para kiai (keyae), dengan tujuan agar orang tersebut (pelaku perkawinan Salēp Tarjhâ) dapat terbebas/terhindar dari mara bahaya mitos-mitos itu.

Adanya perbedaan pemahaman antara para kiai (keyae) dan sesepuh masyarakat tentang kepercayaan terhadap mitos perkawinan Salēp Tarjhâ tersebut pada akhirnya berimplikasi pada terkotaknya masyarakat ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Golongan pertama, sebagian dari masyarakat memahami bahwa perkawinan Salēp Tarjhâ itu adalah sesuatu yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan karena sudah menjadi sebuah keyakinan bahwa perkawinan tersebut dapat mendatangkan malapetaka atau musibah bagi siapa saja yang tetap melakukannya. Golongan kedua, sebagian dari masyarakat “setengah-setengah” antara percaya dan tidak percaya atau “ragu-ragu” terhadap mitos perkawinan Salēp Tarjhâ tersebut. Golongan ketiga, sebagian dari masyarakat tidak percaya dan bahkan tidak yakin sama sekali terhadap mitos perkawinan Salēp Tarjhâ tersebut karena menurut pemahaman mereka keyakinan terhadap mitos-mitos sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Tampak sangat jelas bahwa ulama/kiai berusaha untuk mempertahankan “doktrin agama” yang diyakininya, sedangkan sesepuh masyarakat berusaha untuk mempertahankan “doktrin budaya” yang diwarisinya dari nenek moyang (bengaseppo) mereka secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sungguhpun masyarakat Madura merupakan masyarakat agamis ternyata dalam kehidupannya masih ada beberapa orang yang sangat sulit untuk meninggalkan tradisi-tradisi dan adat-istiadat yang diwarisi secara turun-temurun dari para leluhur/nenek moyang mereka.

Oleh karenanya perlu dilakukan kajian budaya perspektif agama Islam secara lebih intensif dan mendalam sehingga dapat memahami mana budaya yang perlu dilestarikan dan mana budaya yang harus ditinggalkan.


[1]Abhantal syahadat, asapo iman, apajung Allah adalah ungkapan dalam bahasa Madura yang memiliki arti berbantalkan syahadat, berselimutkan iman, berpayungkan Allah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Madura. (Soegianto, Kepercayaan, Magi, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura (Jember: Tapal Kuda, 2003), 21.)

 

Arbitrase Agustus 11, 2008

Filed under: materi — hieda @ 4:27 pm
Tags:

BAB I

PENDAHULUAN

Era Globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang borderless dalam dunia perdagangan, sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengantisipasinya.

Majunya perdangangan dunia ini, disatu sisi memang memberikan dampak positif, namun disisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat dari adanya salah satu pihak yang berselisih terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, akan tetapi perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, “menguntungkan”dan memberikan rasa “aman” dan keadilan bagi para pihak. Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati kini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahkan kini pihak dunia maju enggan untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian arbitrase

Memang bagi dunia maju , commercial arbitration sudah mereka anggap a business executive’s court sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Apa sebabnya? Karena mereka berpendapat, penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, pada umumnya memakan waktu yang lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks, rumit dan berbelit. Disamping itu, kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa dibidang bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis itu sendiri. Selain itu juga karakteristik arbitrase yang tidak terlalu formal sehingga can be put ini motion quickly. dan sifat putusannya, langsung bersifat final dan banding, karena putusan arbitrase tidak bisa naik banding, kasasi, , atau ditinjau kembali.

Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekwensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya.. Karena adanya konsekwensi itu, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih mekanisme yang tepat, yaitu bagaimana bentuk peroalan-persoalan para pihak; apa yang diharapkan para pihak untuk dicapai, baik dalam penyelesaian sengketa tertentu ataupun sengketa yang lebih bersifat umum; serta biaya-biaya yang dapat atau sedia ditanggung oleh para pihak.

BAB II

Pengertian, Tujuan, Subyek dan Obyek Hukum

Arbitrase adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan, diselenggarakan dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase, yang merupakan “hakim swasta”.

Apa arbitrase itu? Jika dibandingkan dengan mediasi, maka arbitrase ini memberikan suatu putusan berkenaan dengan hak-hak dari para pihak. Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Dewan Arbitrase yang bisa secara tunggal maupun terdiri dari beberapa arbitrator. Putusan mereka mengikat para pihak. Prosedur yang dipakai diatur dalam “WIPO Arbitrasion Rules”. Para pihak dapat memilih sendiri apa yang mereka kehendaki: seorang arbitrator tunggal atau beberapa arbitrator. Jika tidak terpilih sendiri oleh para pihak, maka menurut ketentuan arbitrase WIPO (WIPO arbitration Rules akan diangkat seorang arbitrator tunggal, kecuali apabila ternyata dari keadaan sekitar persoalan bersangkutan, bahwa menurut Pusat Arbitrase ini perlu diangkat 3 orang arbitrator.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 telah dengan tegas menyatakan dan menyebutkan macam-macam perbedaan pendapat, perselisihan paham atau sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu hanya terhadap sengketa-sengketa dalam bidang perdagangan dan terhadap hak-hak yang menurut hukum dan peraturan perndang-undangan yang berlaku berada dibawah kewenangan para pihak untuk mengatur dan menentukannya. Ini berarti segala macam ketentuan hukum memaksa, yang meskipunberada dalam hukum perjanjian tidak dapat disamping oleh para pihak, dan diatur secara tersendiri untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dengan demikian maka sudah seharusnya dan selayaknyalah jika putusan arbitrase yang telah dijatuhkan dan diputuskan yang secara prinsipil bertentangan dengan ketentuan hukum memaksa yang berlaku di Indonesia, termasuk ketertiban umum.

Sedangkan pengertian arbitrasi menurut Rv, arbitrasi merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut terselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Hakim hakim tersebut dikenal juga dengan nama wasit (menurut Rv) atau arbiter. Dari pengertian yang diberikan ini, tampak bagi kita bahwa arbitrasi merupakan suatu badan peradilan, yang putusannya memiliki sifat final dan mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian perselisihan mereka dilakukan lewat pranata arbitarsi ini. Dalam hal ini para pihak berhak dan berwenang untuk menentukan dan mengangkat sendiri para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka, yang berarti pula adanya kewenangan dari paar pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki.

Pasal 615 ayat (1) menguraikan: “adalah diperkenankan kepada siapasaja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak hak yang berada dalam kekausaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit”

Selanjutnya dalam ayat (3) pasal 615 Rv.ditentukan: “bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyeahkan sengketa sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari,kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit”

Dari ketentuan Rv tersebut jelas bagi kita bahwa setiap orang atau pihak yang bersengketa berhak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada orang atau beberapa arbiter, yang akan memutuskan sengketa mereka tersebut menurut asas asas dan ketentuan ketentuan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dan bahwa mereka berhak untuk melakukan penunjukan itu setelah ataupun sebelum sengketa terbit. Penunjukan penyelesaian sengketa lewat arbitrasi sebelum sengketa terbit dilakuakn dengan pencantuman klausula arbitrasi dalam perjanjian pokok mereka. Sedangkan penunjukan arbitrasi sebagai cara penyelesaian sengketa setelah sengketa terbit dilakukan dengan membuat pesetujuan arbitrasi sendiri.

Dalam klausula atau persetujuan yang dibuat tersebut, para pihak harus dengan jelas-jelas mencantumkan bahwa mereka menginginkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan mereka juga telah menuangkan dengann jelas, siapa (-siapa) saja yang mereka tunjuk sebagai arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka, tata cara apa yang harus ditempuh, bagaimana cara (para) arbiter menyelesaikan sengketa tersebut, berapa lama sengketa tersebut harus telah diselesaikan, serta bagaimana sifat dari putusan yang dijatuhkan oleh (para) arbiter tersebut.

Arbitrase Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pranata arbitrase di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru dan telah lama dikenal. Salah satu ketentuan yang dianggap merupakan sumber pokok dapat dilaksanakannya arbitrase sebelum berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 337 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941;44) atau pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927;227). Kedua ketentuan dasar tersebut, dianggap menjadi sumber dari berlakunya ketentuan arbitrase yang diatur pranatanya secara cukup lengkap dalam ketentuan pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847;52) bagi seluruh ketentuan tersebut diatas, yaitu pasal 337 Reglemen INDonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941;44), pasal 705 Reglemen Acara untuk daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927;227), dan pasal 615 sampai pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 187;52) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Arbitrase Menurut Ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang berikan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut:

1. arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian

2. perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis

3. perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilakasanakan diluar peradilan umum

Arbitrase Sebagai Salah Satu Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa Tingkat Akhir

Telah kita ketahui bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dalah hal-hal usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat (hukum) yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secraa tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase Ad-Hoc. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak

Kompetensi absolut

Dalam hukum acara, kita mengenal adanya istilah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kedua istilah tersebut diatas berhubungan dengan masalah kewenangan dari pranata peradilan atau pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak. Pada kompetensi relatif, kewenangan tersebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Sedangkan kompetensi absolut mempersoalkan kewenangan tesebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 kita ketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pranata arbitrase memiliki “kompetensi absolut” terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan. Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian yang telahh mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang membuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditanda tanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak

Arbitrase sebagai salah satu bentuk perjanjian

Sebagai salah satu perjanjian, sah atau tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk kesepakatan berupa:

  • klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
  • suatu perjanjian aebitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa

Syarat Subyektif

Jika kita kembali pada definisi yang diberikan, dimana dikatakan bahwa arbitrase adalah suatu cara alternatif penyelesaian sengketa, maka dapat kita katakan bahwa sebagai perjanjian, arbitrase melibatkan dua pihak yang saling bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Untuk memenuhi syarat subyektif, selain harus dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak dalam hukum, perjanjian arbitrase harus dibuat oleh mereka yang demi hukum dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang demikian. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menentukan bahwa para pihak dalam perjanjian arbitrase tidak dibatasi untuk subyek hukum menurut hukum perdata melainkan juga termasuk didalamnya subyek hukum publik. Namun satu hal yang perlu diperhatikan disini dalah bahwa meskipun subyek hukum publik dimasukkan disini , tidaklah berarti arbitrase dapat mengadili segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum publik. Sengketa yang dapat diselesaikan melaui arbitrase ini siftanya terbatas. Yang pasti relevansi dari kewenangan para pihak menjadi bagian yang angat penting bagi para pihak dalam perjanjian arbitrase.

Syarat Obyektif

Syarat obyektif dari perjanjian arbitrase ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undnag No. 30 Tahun 1999 yang mana tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan diluar pengadilan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” dalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Sifat perjanjian arbitrase menurut Rv

Undang-undang mensyaratkan bahwa setiap persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis, baik notariil maupun dibawah tangan, serta ditanda tangani oleh para pihak. Dalam hal salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka persetujuan tersebut harus dilakukan secara notariil. Klausula atau pesetujuan arbitrase tersebut juga harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama-nama dan tempat tinggal (kependudukan) para pihak, nama dan tempat tinggal (para) arbiter, dan jumlah arbiter yang harus selalu ganjil. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka persetujuan tersebut batal demi hukum (pasal 618 ayat (1), (2), dan (3) Rv).

Jenis arbitrase

Yang dimaksud dengan jenis arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untu memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara pihak yang mengadakan perjanjian. Jenis arbitrase yang diakui dan memiliki validitas, diatur dan disebut dalam peraturan dan berbagai konvensi.

Secara umum orang mengenal dua macam arbitrase dalam praktek:

  1. arbitrase Ad-Hoc (Volunter Arbitrase)
  2. Arbitrase Institusioianal (Lembaga Arbitrase)

Disebut juga dengan arbitrase Ad-Hoc atau Volunteer Arbitrase karena sifat dari arbitrase ini yang tidak permanen atau insidentil. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutus dan menyelesaikan satu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka arbitrase Ad-Hoc inipun lenyap dan berakhir dengan sendirinya. (Para) arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa; demikian pula tata cara pengangkatan (para) arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya saja dapat dijadikan patokan bahwa pemilihan dan penentuan hal-hal tersebut terdahulu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditemukan oleh undang-undang.

Sedikit berbeda dari arbitrase Ad-Hoc, arbitrase institusional, keberadaannya praktis bersifat permanen, dan karenanya juga dikenal dengan nama “permanent arbitral body”. Arbitrase institusional ini merupakan suatu lembaga arbitrase yang khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang terbit dari kalangan dunia usaha. Hampir pada semua negara-negara maju terdapat lembaga arbitrase ini, yang pada umumnya pendiriannya diprakarsai oleh kamar Dagang dan Industri Negara tersebut. Lembaga arbitrase ini mempunyai aturan amin sendiri-sendiri yang telah dibakukan. Secara uimum dapat dikatakan bahwa penunjukan lembaga ini berarti menunjukkan diri pada aturan-aturan main dari dan dalam lembaga ini. Untuk jelasnya, hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang berlaku untuk masing-masing lembaga tersebut.

BAB III

Proses beracara dalam abitrase menurut Rv

Dalam arbitrase Ad-Hoc, proses beracara dala arbitrase dapat ditentukan sendiri oleh para pihak menurut ketentuan yang lazim berlaku, atau jika dikehendaki dapat diikuti proses beracara pengadilan. Sedangkan bagi arbitrase institusional, proses beracara dalam arbitrase tersebut biasanya mengikuti proses beracara yang sudah baku menurut ketentuan lembaga arbitrase tersebut

Putusan arbitrase dan pelaksanaannya menurut Rv

Putusan arbitrase harus diambil menurut peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam klausula atau persetujuan arbitrase tersebut telah diberikan kekuasaan kepada (para) arbiter untuk memutus menurut kebijaksanaan (ex aequo et bonu) (pasal 631 Rv). Dalam hal ini putusan yang diambil harus menyebutkan nama-nama dan tempat tinggal para pihak berikut amar putusan nya, yang disertai dengan alasan- dan dasar pertimbangan yang dipergunakan (para) arbiter dalam mengambil putusan , tanggal diambilnya putusan, dan tempat dimana putusan diambil, yang ditnda tangani oleh (para) arbiter. Dalam hal salah seorang arbiter menolak menandatangani putusan, hal ini harus dicantumkan dalam putusan tersebut, agar putusan ini berkekuatan sama dengan putusan yang ditanda tangani oleh semua arbiter. (pasal 632 jo pasal 633 Rv)

Penyebutan tanggal dan tempat putusan diambil merupakan hal yang penting, karena terhitung empat belas hari dari sejak putusan dikeluarkan, putusan tersebut harus didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, yaitu tempat dimana putusan arbitrase telah diambil (pasal 634 ayat (1) Rv). Putusan arbitrase tersebut hanya dapat dieksekusi , jika telah memperoleh perintah dari Ketua Pengadilan Negeri tempat putusan itu didaftarkan, yang berwujud pencantuman irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada bagian atas dari asli putusan arbitrase tersebut . selanjutnya putusan arbitrase yang telah memperoleh irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tersebut dapat dilaksanakan menurut tatacara yang biasa berlaku bagi pelaksanaan suatu putusan pengadilan (pasal 639 Rv).

Menurut ketentuan pasal 641 ayat (1) Rv., terhadap putusan arbitrase yang mempunyai nilai perselisihan pokok lebih dari 500 rupiah dimungkinkan untuk banding kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 1/1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia ditentukan pula bahwa hanya putusan dengan pokok perselisihan yang memiliki nilai lebih dari 25.000 rupiah saja yang dapat dimintakan bandingnya kepada Mahkamah Agung. Walaupun menurut kedua ketentuan tersebut, putusan arbitrase dapat dimintakan banding, ketentuan pasal 642 Rv. Dengan jelas menyebutkan bahwa tiada kasasi maupun peninjauan kembali dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase, meskipun para pihak telah memperjanjian yang demikian dalam persetujuan mereka. Dapat ditambahkan disini bahwa kemungkinan untuk meminta banding, seperti disebut diatas, dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan mencantumkan secara tegas kehendak tersebut dalam klausula atau persetujuan arbitrase yang mereka buat tersebut (pasal 641 ayat (1) Rv)

Pranata alternatif penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang bagi sebagian orang, kadang kala tahu dibicarakan, namun juga seringkali menjadi perdebatan yang hangat dan sengit. Dikatakan tabu, oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuk dan macamnya. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa sengketa , bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti akan selalu muncul, meski dengan kadar “keseriusan” yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika tenyata sengketa tersebut tak kunjung memperoleh penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di depan, bahwa sejak dahulu kala, dan sudah menjadi prinsip dasar bagi manusia bahwa mereka selalu menghendaki sesuatu yang serta damai dan tentram dalam hidup mereka. Setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam anggota masyarakat pada umumnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak anggota masyarakat. Selain proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut, serta oknum-oknum yang cenderung “mempersulit” proses pencarian keadilan , peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dalam masyarakat. Dunia usaha seringkali juga, secara langsung atau tidak langsung, merasa “ terpukul” oleh sistem dan cara kerja peradilan yang dianggap kurang tanggap terhadap kebutuuhan ekonomi dunia usaha.

Pranata alternatif penyelesaian sengketa yang diperkenalkan oleh Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam pasal 6 tediri dari:

  1. penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dalam bentuk “negosiasi” (sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut)
  2. penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) pihak ketiga yang netral diluar para pihak yaitu dalam bentuk mediasi yang diatur dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999)
  3. penyelesaian melalui arbitrase (pasal 6 ayat (9) Undang-undang No. 30 Tahun 1999)

Selain pengertian dari “Arbitrase”, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ini tidak dapat diberikan adanya definisi atau pengertian dari apa yang dimaksud dengan/ dalam perkataan “konsultasi, negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli”

Satu hal yang harus dan perlu pula kita catat dan perhatikan ialah bahwa, meskipun Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ini disebut dengan “Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa”, Undang-undang ini juga mengatur (secara bersama-sama) suatu proses pelaksanaan perjanjian, yang diterjemahkan oleh Undang-undang ini dalam bentuk pemberian pendapat (“konsultasi”) atau penilaian oleh ahli-ahli, atas hal-hal atau penafsiran-penafsiran terhadap satu atau ketentuan yang belum atau tidak jelas, yang antara lain bertujaun untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak dalam perjanjian.

Kali ini kita akan jelaskan dan uraikan berbagai pengertian mengenai konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, perdamaian dan pendapat (hukum) lembaga arbitrase.

  1. konsultasi

merupakan suatu tindaka yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien”dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenihi kebutuhan dankeperluan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang mengatakan sifat “keterkaitanatau “kewajiban” untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusannya yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Berarti konsultasi sebagai bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untukl merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

  1. negosiasi dan perdamaian

perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”. Persetujuan perdamaian ini oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata diwajibkan unuk dibuat pula secara tertulis, dengan ancaman tidak sah.

Negosiasi menurut rumusan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Thun 1999 tersebut:

    • diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan
    • penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk “pertemuan langsung” oleh dan antara para pihak yang bersengketa.

Selain itu perlu dicatat pula bahwa “negosiasi” , merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik didalam maupun diluar sidang peradilan (pasal 130 HIR)

Pada umumnya negosiasi merupakan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun adakalanya dilakukan secara formal. Tidak adasuatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan “pertemuan secara langsung” pada saat negosiasi dilakukan,negosiasi tersebut tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri. Melalui negosiasi para pihak yang berengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses “penjajakan” kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan/ melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan “kelonggaran” atas hak-hak tertentu berdsasarkan pada asas timbal balik. Persetujuan yang telah dicapai tersebut kemudian dituangkan secara tertilis untuk ditanda tangani oleh para pihak dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesepakat tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

  1. mediasi

menurut rumusan pasal 6 ayat (3) tersebut juga dikatakan bahwa “atas kesepakatan tertulis para pihak” sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui “seorang mediator”.

Mediasi jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral atau tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai “mediator”. Sebagai pihak yang netral, independen dan tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak ,mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian, ada satu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan perkara, “kekurangan” dan “kelebihan” dari masing-masing pihak yang berengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

  1. konsiliasi dan perdamaian

Seperti halnya konsultasi, negosiasi,maupun mediasi, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat kita temui satu ketentuanpun dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 ini yang mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembagaalternatif penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalan ketentuan pasa 1 angka 10 dan alinea ke-9 PENJELASAN UMUM UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 1999 tersebut.

Konsiliasi tidakbeda jaun dari arti perdamaian,sebagaimana diatur dalam pasal 1864 Bab kedelapan belas Buku III Kitanb Undang-undang Hukum perdata. Ini berarti hasil kesepakatan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditand tangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tertulishasil konsiliasi tersebut pun harus didaftarkandi Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penanda tanganan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.

  1. pendapat hukum oleh lembaga arbitrase

ternyata arbitrase dalam bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian “pokok”, melainkan juga dapat memberikan “konsultasi” dalam bentuk “opini” atau “pendapat hukum” atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya, tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan menagtur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatoleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

Sistem arbiter

Sistem arbiter brfungsi melaksanakan jasa dan pelayanan arbitrase. Jika arbitrase merupakan “wadah”, arbiter atau arbitrator adalah “orang” yang ditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dengan demikian, sistem arbiter dalam arbitrase menyangkut permasalahan yang berkenaan dengan persoalan jumlah arbiter, cara penunjukan atau pengangkatan arbiter serta campur tangan pengadilan dalam pengangkatan arbiter

Mengenai jumlah anggota arbiter, merujuk pada pasal 615 ayat (1) Rv. Pasal tersebut menyatakan, hukum memperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam sengketa untuk menyerahkan penyelesaian kepada seorang atau beberapa orang arbiter. Jadi ditinjau dari versi ketentuan Rv, jumlah arbiter yang akan duduk dalam mahkamah arbitrase (tribunal arbitration):

  1. boleh terdiri dari “satu orang”
  2. boleh juga terdiri dari “beberapa orang” asal jumlahnya ganjil (pasal 618 ayat (2)). Rumusannya hanya menyatakan “beberapa orang”. Tapi pasal 618 ayat (2) Rv menentukan jumlahnya harus “ganjil”. Barangkali dengan bantuan ketentuan pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 6 Peraturan Prosedur BANI akan terjawab jumlah yang pasti dari kalimat beberapa orang yang diatur dalam pasal 615 ayat (1) Rv.

Tata cara pengangkatan arbiter

Untuk mengetahui tata cara pengangkatan atau perjanjian penunjukan arbiter menurut Rv, merujuk pada ketentuan pasal 618 ayat (2), 619 dan 622. jika diperhatikan, pengangkatan arbiter diatur dalam Rv seolah-olah hanya berkisar pada pnunjukan arbiter berdasar akta kompromis.. sebaliknya bentuk klausula pactum de compromittendo diatur dalam pasal 615 ayat (3). Paal ini sama sekali tidak menyinggung pengangkatan arbiter. Tata cara pengangkatan arbiter baru disinggung dalam pasal 618 bersamaan dengan aturan yang menyangkut bentuk klausula akta kompromis. Namun demikian ketentuan pengangkatan arbiter yang diatur dalam pasal 618 dapat ditetapkan secara “analogis” dalam bentuk klausula pactum de compromittendo. Tata cara pengangkatan yang datur dalam pasal-pasal yang bersangkutan:

1. berdasarkan penunjukan yang sepakati para pihak dalam perjanjian

2. penunjukan berdasarkan kesepakatan setelah perselisihan timbul

3. penunjukan dilakukan oleh hakim

4. penerimaan penunukan secara tertulis

5. arbiter yang telah menerima penunjuk tidak boleh mengundurkan diri

6. pengunduran diri dapat dibenarkan atas persetujuan hakim selama sengketa belum diputus kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik

7. selama sengketa belum diputus kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik

8. penarikan kembali hanya dapat dilakukan atas kesepakatan

9. perlawanan terhadap arbiter

10. alasan perlawanan terhadap arbiter sama dengan perlawanan terhadap hakim

11. perlawanan diajukan ke pengadilan

12. arbiter harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan

13. arbiter dapat dituntut ganti rugi apabila lalai

tugas arbiter

dengan diterimanya penunjukan oleh arbiter, maka arbiter yang besangkutan diwajibkan untuk menyelesaikan pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang mengangkat atauj menunjuk arbiter tersebut. Selain itu yang paling esensi adalah ‘independensi” dari arbiter dalam malaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang “adil” dan “cepat” bagi para pihak yang berbeda pendapat,berselisih paham maupun bersengketa.

Seperti dikatakan diatas, ada satu hal terpenting yang perlu kita tekankan disini, adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut diatur dengan sangat “memperhatikan” sekali masalah “waktu” sebagai suatu hal yang sangat “esensi”. Hal ini menjadi penting karena Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memberikan batas tenggang waktu bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu 180 hari. Dan untuk keperluan tersebut diantaranya para pihak yang bersengketa yang menunjuk mereka untuk menyelesaikan sengketa yang tejadi diantara mereka melalui arbitrase.

Esensialia waktu dalam perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang (atau lebih) pihak, dimana satu (atau lebih) pihak dalam perjanjian mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi terhadap pihak lainnya. Jika prestasi ditujukan hanya pada satu pihak dalam perjanjian saja, maka perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan perjanjian sepihak. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi satu terhadap yang lainnya, maka disebut perjanjian timbal balik.

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Unsur subyektif mencakup kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, dan adanya kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan obyek yang diperjanjiakan dan obyek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), maupun dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif)

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Pada penjelasan diatas telah kita bahas hal-hal yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sehingga dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya alternatif penyelesaian sengketa selain melalui sistem peradilan juga telah dikenal dan diakui, yaitu arbitrase. Arbitrase adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan, diselenggarakan dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase, yang merupakan “hakim swasta”. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki arbitrase, diantaranya adalah:

1. jaminan kerahasiaan

2. terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif

3. dapat memilih sendiri arbiter (hakim swasta) berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman serta latar belakangnya, serta personalianya yan jujur dan adil

4. dapat menentukan sendiri pilihan hukum, proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase

5. putusan bersifat mengikat dan dilakukan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana serta langsung dapat dilaksanakan

lagi pula dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) tidak terlalu formal dan jangka waktu penanganan perkara atau sengketa hingga penyelesaiannya, yang relatif lebih cepat jika dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad. 2001. Hukum Arbitrase (seri hukum bisnis). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Gautama, Sudargo. 1996. Aneka Hukum Arbitrase (kearah hukum arbitrase indonesia yang baru). Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Harahap, M.Yahya. 2001. Arbitrase edisi kedua. Jakarta : Sinar Grafika

 

Imam Muslim Juli 29, 2008

Filed under: materi — hieda @ 4:28 pm
Tags: ,

BAB I

PENDAHULUAN

Para ulama’ hadis, mulai kalangan sahabat nabi sampai kepada para ulama’ yang datang setelahnya, telah berhasil menghimpun dan mengkodifikasikan hadis nabi SAW, bahkan mereka juga telah melakukan penyeleksian haids antara yang shohih dan yang tidak shohih.

Mereka semua telah berjasa besar dalam memelihara dan menyebarluaskan hadis-hadis nabi yang merupakan sumber utama setelah Al-Quran. Dalam istilah ilmu hadis, mereka disebut dengan para perowi hadis atau sanad hadis dan jumlahnya banyak sekali.

Dikalangan para sahabat sendiri, terkenal sejumlah nama yang menghafal dan meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak. Mereka itu dalam istilah ilmu hadis,diberi gelar “Al-Muktsirun Fi Al Hadis”. Sementara itu, di kalangan para ulama’ hadis yang datang setelah sahabat, tercatat pula sederetan nama yang telah berjasa dalam mempelopori dan melakukan pengumpulan pengkodifikasian hadis, baik kegiatan kodifikasi dalam bentuk tahapan awal yang masih bersifat sangat sederhana.

Demikian pula pada masa penyempurnaannya dengan melakukan pemusnahan antara yang hadis nabi SAW dengan yang bukan dan antara yang diterima dan yang ditolak.

Para ulama’ hadis telah melakukan penyelidikan terhadap hadis dengan sangat teliti dan memakai urutan (sanad) yang tebal, berisi ratusan ribu hadis dan sunah.

Ada sembilan kitab hadis yang merupakan kitab ternama yang menjadi pegangan umat islam. Sembilan kitab hadis atau biasa disebut dengan Kutubut Tis’ah itu adalah:

1. Shohih Bukhori, yang dikumpulkan oleh Imam Bukhori

2. Shohih Muslim, yang dikumpulkan oleh Imam Muslim

3. Sunan Tirmidzi, yang dikumpulkan oleh Imam Turmudzi

4. Sunan Nasa’i, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nasa’i

5. Sunan Abi Daud, yang dikumpulkan oleh Imam Abu Daud

6. Sunan Ibnu Majah, yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Majah

7. Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad Bin Hanbal

8. Muwatho’ , yang dikumpulkan oleh Imam Malik

9. Sunan Ad-Darimy, yang dikumpulkan oleh Imam Ad-Darimy.

Dalam makalah ini akan dibahas salah satu perowi hadis yang terkenal yang terkenal yakni imam muslim dengan kitab shohihnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Imam Muslim

1. Riwayat Imam Muslim

Imam muslim nama lengkapnya adalah Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qusairy An-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 H (820 M) di Nisabur, sebuah kota terbesar ketika itu di propinsi Khurasan Iran.[1] Ada juga yang mengatakan beliau lahir tahun 206 H.

Imam muslim berasal dari suku quraisy yang merupakan golongan suku arab di Nishapur (Iran). Imam muslim dinisbatkan kepada nenek moyangnya Qusair Bin Ka’ab Bin Robi’ah Bin Sha’sha’ah suatu keluarga bangsa besar. Imam muslim meninggal di Nishapur (Nisabur) pada hari ahad tahun 261 H (875 M) pada saat berusia 55 tahun dan dimakamkan di Nashar Abad (Nishapur).

Semenjak berusia kanak-kanak beliau telah rajin menutut ilmu, didukung dengan kecerdasan luar biasa, ingatan yang kuat, kemauan keras dan ketekunan yang mengagumkan. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal Al-Quran seutuhnya serta ribuan hadis berikut sanadnya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa tidak ditemukan literature yang dapat memberikan informasi tentang nenek moyang keluarga dan kehidupan masa kecilnya. Namun tidak diragukan bahwa dia memulai studinya dengan mempelajari Al-Quran dan bahasa arab, sebelum menuntut ilmunya. Beliau memulai mempelajari hadis sejak tahun 219 H, yaitu sekitar berusia 15 tahun.[2]

Pada awalnya beliau mempelajari hadis dari guru-guru yang ada di negerinya, selanjutnya dia melakukan pelawatan keluar daerahnya. Rihlah (pengembaraan) untuk mencari hadis merupakan unsur yang penting. Imam Muslim mengunjungi hampir seluruh pusat-pusat pengajaran hadis dan hal ini beliau lakukan berkali-kali.

Perjalanan pertamanya adalah ke Makkah untuk melakukan ibadah haji pada tahun 220 H. dalam perjalanan ini beliau belajar pada Qa’nabi dan ulama’ lainnya, dan selanjutnya dia kembali ke daerahnya. Pada tahun 230 H, beliau kembali melakukan perjalanan keluar daerahnya, diantaranya Irak, Hijaz, Siria dan Mesir, terakhir pada tahun 259 H beliau pergi ke Bagdad.[3] Dalam perjalanannya tersebut dia menjumpai sejumlah imam dan para hufadz hadis.

Di kota khurasan beliau berguru pada Yahya An-Nisaburi dan Ishaq Bi Rahawaih, didatanginya kota Rey untuk belajar hadis pada Muhammad bin Mahran, Abu Hasan dan lain-lain, di Irak ditemuinya Ibnu Hanbal, Abdullah bin Maslahah dan lain-lainnya, di Hijaz ditemuinya Yazid Bin Mansur dan Abu Mas’ad, dan di Mesir beliau berguru kepada Amir Bin Sawad, Harmalah Bin Yahya dll.

Imam muslim memikul nama besar sebagai ulama’ dan ahli hadis yang sangat masyhur dan terkemuka denga predikat imam, tidak saja karena sifat-sifat pribadi yang dimilikinya sejak kecil, tetapi yang terutama adalah karena diri beliau selalu dihiasi dengan takwa, sholih dan waro’. Kemudian dengan karya-karya yang dihasilkannya, nama beliau semakin tinggi dan menimbulkan hormat bagi setiap ahli ilmu.[4]

2. Guru dan Muridnya Imam Muslim.[5]

Diantara para guru yang ditemui Muslim dalam perlawatan ilmiyahnya tersebut adalah Imam Bukhori, Ahmad Bin Hambal, Ishak Ib’n Rahawaih, Zuhair Bin Harb, Sa’ib Ibn Manshur, Qotadah Bin Said, Al- Qa’naby, Isma’il Bin Uwais, dan guru-guru lainnya yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Sedangkan murid yang sudah memperoleh ilmu pengetahuan dari Imam Muslim diantaranya adalah Imam Al Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Yahya Bin Said, Abu Hatim, Musa Bin Haran dan lain-lain.

3. Karya Karyanya

Imam Muslim adalah seorang muhadisin yang hafidz lagi terpercaya. Imam muslim mengatakan “ aku telah menulis kitabku ini dari 300.000 hadis masmu’ah (yang didengar secara langsung dari perowinya)”.[6]

Diantara karyanya tersebut, adalah Al-Asma’wa Al-Kuna, Ifrad Al-Shobah, Awham Al- Muhadditsin, Al-Tarikh, Al-Tamyiz, Al-Jami’, Hadis Amr Bin Syu’aib, Rijal Urwah, Sawalatun Ahmad Bin Hambal, Tabaqot, Ala-Ilal Al-Mukhadramin,Al-Musnad Al- Kabir, Masyayikh Al Tsawri, Masyayikh Syu’bah, Masyayikh Malik, Al-Wuhdan, Al-Shahih Al Masnad.[7]

Menurut Ibrahim Bin Muhammad Bin Sufyan, yang telah dikutip oleh Mustofa Azami, bahwa Imam Muslim telah menyusun 3 kitab musnad, yaitu:

1. Musnad yang beliau bacakan yang beliau bacakan kepada masyakat adalah shahih.

2. Musnad yang memuat hadis-hadis, walaupun dari perowi yang lemah.

3. Musnad yang berisi hadis-hadis, walaupun sebagian hadis-hadis itu berasal dari perowi yang lemah.

Dari beberapa karyanya yang berjumlah banyak, maka yang paling terkenal dan terpenting adalah karyanya Al-Shahih, Al-Mukhtashar Min Al-Sunan, Bi Naql Al-‘Adl’an Al-‘Adl ‘An Rosul Allah.[8]

B. Kitab Shohih Muslim

1. Karakteristik Kitab Shohih Muslim

Imam muslim tidak banyak-banyak memberikan perhatian pada batas ektraksi yang resmi. Beliau bahkan tidak mencantumkan judul-judul setiap akhir bahasan. Perhatian difokuskan pada Mutaba’at Dan Syawahad.[9]

Kitab shohih muslim dipersembahkan kepada Abu Zur’ah salah seorang kritikus hadis terbesar, yang mana Abu Zur’ah memberikan catatan beberapa cacat dalam hadis. Dan imam muslim kemudian mengoreksi cacat itu dengan membuangnya tanpa argumentasi. Mengingat bahwa beliau tidak mau membukukan hadis shahih yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata, maka Imam Muslim hanya meriwayatkan hadis yang diterima oleh kalangan ulama’. Hal seperti itu tampak sekali dari ungkapan pribadi beliau tentang hadis shohihnya yang hanya membukukan hadis-hadis yang diterima sebagai hadis shohih secara merakyat.

Imam Muslim sebagai seorang yang pernah mendampingi dan belajar kepada Imam Bukhori, tidaklah mengherankan apabila dalam beberapa hal terlihat pengaruh Imam Bukhori pada karya-karya Imam Muslim. Bahkan hadis yang diterimanya dari bukhori terlihat dituangkan dalam kitabnya. Namun begitu, muslim bukanlah seorang penjiplak. Karena banyak pula yang terdapat didalam muslim tidak terdapat didalam bukhori. Disamping itu terdapat pula beberapa perbedaan yang mendasar (fundamental), seperti sistematika penyusunan bab, persyaratan mengenai perowi hadis, ruang lingkup keilmu-fiqh-an, dan sebagainya.[10]

Salah satu karakteristik Kitab Shahih Muslim adalah kitab yang paling sedikitnya pengulangannya dan indahnya penyusunannya, Imam Muslim selalu memenuhi apa yang terkandung dalam maudhu’ (judul) dan setelah itu tidak mengulanginya lagi.

2. Jumlah Hadis dalam Shohih Muslim

Berdasarkan perhitungan Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, kitab shohih muslim memuat 3.033 hadis. Metode penghitungan beliau tidak berdasarkan pada sistem isnad. Beliau mendasarkannya pada subyek-subyek. Seperti kita ketahui bahwa para muhadditsin biasa menghitung jumlah-jumlah hadis berdasarkan isnad. Oleh sebab itu, jika mengikuti metode mereka, maka jumlah hadis yang dimuat dalam shohih muslim bisa berjumlah dua kali lipat.[11]

Sedangkan menurut Al-Nawawi, bahwa jumlah hadis yang terdapat dalam shohih muslim, tanpa menghitung berulang-ulang adalah sekitar 400 hadis. Hadis-hadis tersebut merupakan hasil dari penyaringan dari 300.000 hadis yang telah berhasil dikumpulkan oleh Imam Muslim.

3. Kandungan Kitab Shohih Muslim

Dalam kitab-kitabnya muslim memberikan corak dan pengaruh yang dalam bagi karangan-karangan dan pembahasan-pembahasan dalam berbagai bidang ilmu agama islam.

Dalam kitab shahihnya muslim banyak sekali memuat hadis-hadis tentang fiqh mulai dari masalah ibadah, muamalah, munakahat dan bidang-bidang ilmu keislaman yang lainnya.

4. Metode Penghimpunan Hadis

Imam muslim melakukan penyeleksian dan penyaringan hadis-hadis tersebut selama 15 tahun. Imam muslim sebagaimana halnya imam bukhori, juga adalah seorang yang sangat ketat dalam menilai dan menyeleksi hadis-hadis yang diperolehnya dari para gurunya kedalam kitab shohihnya.

Dalam hal ini imam muslim mengatakan[12] :

Saya tidak meletakkan sesuatu kedalam kitab (shohih)-ku ini kecuali dengan menggunakan hujjah (dalil,argumen), dan aku tidak mengugurkan (membuang) sesuatu pun dari kitab itu kecuali dengan hujjah”.

(selanjutnya) Muslim berkata :

Tidaklah setiap hadis yang shohih menurut penilaianku, aku masukkan kedalam kitab shohihku, sesungguhnya baru aku masukkan sesuatu hadis kedalamnya apabila telah disepakati oleh para ulama’ hadis atasnya.”

Yang dimaksud ijma’ oleh imam muslim diatas adalah syarat-syarat ke-shohih-an suatu hadis yang telah disepakati oleh para ulama’ hadis.

Beliau berhasil mengumpulkan sejumlah 300.000 hadis. Kemudian dengan sangat cermat dan teliti, hadis sebanyak itu diperiksanya satu persatu dengan suatu sistem yang amat ketat, yang sekarang dapat kita pelajari dalam ilmu mustholahah hadis. Dari hasil penelitiannya itu, hanya serbanyak 7275 hadis yang temasuk kategori shohih. Tetapi yang dituangkan dalam “shahih muslim” hanya ± 4000 hadis, karena 3000 diantaranya ternyata berulang. Imam Nawawi mengatakan, bahwa Imam Muslim telah mengambil cara yang sangat teliti dan cermat bagi kitab shahihnya.[13]

5. Persyaratan Ke-shohih-an Hadis Menurut Imam Muslim

Tentang persyaratan keshohihan suatu hadis, Imam Muslim pada dasarnya sebagaimana Imam Bukhory, tidak menyebutkan secara jelas di dalam kitabnya, namun para ulama’ menyimpulkan dan merumuskan persyaratan yang dikehendaki oleh Imam Muslim berdasarkan metode dan cara dia menerima serta menyeleksi hadis-hadis yang diterima dari berbagai perowi dan selanjutnya memasukkannya ke dalam kitab shohih muslim. Persyaratan tersebut pada dasarnya tidak berbeda dari syarat-syarat ke-shohih-an suatu hadis yang telah disepakati oleh para ulama’, yaitu[14] :

v sanad-nya harus bersambung,

v para perowinya bersifat adil dan dhabith (kuat hafalannya dan memelihara catatannya),

v serta selamat dari syadz dan ‘illat.

Dalam memahami dan menerapkan persyaratan diatas, terdapatnya perbedaan pendapat antara Imam Muslim dan Imam Bukhori, yaitu dalam masalah Ittishal Al-Sanad (persambungan sanad). Menurut Imam Muslim, persambungan sanad cukup dibuktikan melalui hidup semasa (Al-Mu’asharah) antara seorang guru dan muridnya, atau antara seorang perowi dengan perowi yang menyampaikan riwayat kepadanya.

Bukti bahwa keduanya pernah saling bertemu (Al-Liqadh), sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Bukhori, tidaklah dituntut oleh Imam Muslim, karena menurut Imam Muslim seorang perowi yang tsiqat tidak akan mengatakan bahwa dia meriwayatkan sesuatu hadis dari seseorang kecuali dia telah mendengar langsung dari orang tersebut, dan dia tidak akan meriwayatkan sesuatu hadis dari orang yang didengarnya itu kecuali apa yang telah dia dengar.

6. Daftar Bab Dalam Kitab Shohih Muslim

Banyak sudah ulama’ terdahulu yang membuat daftar isi kitab shohih muslim. Sebagian membuat daftar menurut potongan hadis dan sebagian lagi memasukkannya di tengah daftar-daftar isi kitab-kitab lainnya, seperti Al-Jami’ Al Shoghir, Al-Jami’ Al Kabir dan Kanz Al Umaal.

Syeih Muhammad Syarif Bin Mustafa Al Tauqaaddi, seorang ulama’ dari Astanah. Beliau membuat daftar isi pedoman kitab shohih muslim yang diberi nama Miftah Shohih Muslim, kitab tersebut disusun dengan menggunakan huruf hijaiyah. Dalam kitab tersebut disertakan nama kitab dan bab dari shohih muslim, juga juz dan halaman dari matan dan dari Shohih Muslim Syarhi An Nawawi.[15]

Dan yang paling akhir, seorang ulama’ Syeikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, berusaha membuat daftar indeks shohih muslim dengan sangat teliti model susunannya yang menyeluruh, hingga pembaca akan mengatakan bahwa pembuatnya telah tepat sasaran dalam mengaplikasikan kehendak.

Susunan bab-bab shohih muslim berdasarkan cetakan Isa Al Halbi dan Al Sya’bi yang berupa Shohih Muslim Bi Syarhi Al Nawawi. Jumlah bab-babnya sebanyak 54 bab[16] :

No

Nama kitab

Bilangan hadis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Iman

Thaharoh

Haidh

Shalat

Al masjidu (masjid-masjid)

Shalatu musafirina

Al jum’ah

Shalatu idaini (shalat dua hari raya)

Shalatu istisqo’i (shalat minta hujan)

Al kusuf (gerhana)

Al janaiz

Az zakatu

Ash shiyam

Al i’tikafu

Al hajju

Nikah

At thalaq

Ar rodho’u (penyusuan)

Li’an

‘itqu (memerdekakan budak)

Al buyu’

Al musaqtu wal muzara’atu

Al faraid

Al hibahs

Washiyat

Nadzru

Aiman

Qasam

Hudud

Aqdliyatu

Luqathah

Jihad

Imarah

Shaidu (pemburu)

Adla hi (penyembelihan qurban)

Asyribah (minuman)

Libas (pakaian)

Adab (tata susila)

Salam

Alfadh minal adab

Syi’ir

Ru’ya (mimpi)

Al fadhailatu (keutamaan)

Fadhail shahabat

Al birru wa shilatu

Qadar

Ilmu

Adz dzikru wad du’au

Taubat

Shifatul munafiqin

Al jannatu

Al fitanu (kekacauan)

Zuhdu (kezahidan)

Tafsir

380

101

136

285

316

312

13

22

17

29

108

177

222

10

522

110

32

134

20

26

123

143

21

32

22

13

59

39

46

21

19

150

185

30

45

188

127

45

155

21

10

23

174

232

166

34

16

101

60

83

84

142

75

34

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian berkenaan dengan pembagian kitab-kitab tersebut ialah[17] :

1. Imam Muslim memisahkan hadis-hadis qodar dari iman

2. Imam Muslim memisahkan sifat-sifat munafiqin dari iman

3. Imam Muslim menempatkan kitab al-ilmu pada posisi akhir

4. Imam Muslim merinci hadis-hadis yang mengenai adab kepada beberapa kitab, hadis-hadis tersebut selain berada pada kitab adab, terdapat pula pada kitab al-salam. Disamping itu ada pula kitab al-birr wa al shilah wa-al aadab.

7. Syarah atau Komentar

Kitab shohih muslim telah banyak dikomentari oleh beberapa ulama’ hadis diantaranya yaitu yang ditulis oleh Imam Nawawi Asy-Syafi’i, yang diberi judul “Al-Manhaj Fi Syarhi Muslim Bin Hajjaj” kitab syarah ini telah dipublikasikan bekali-kali. Karya Qodhi Iyadh Bin Musa Maliki dengan judul “Al Ikmal Fi Syarhi Muslim”, juga karya Abdul Ghofir Bin Isma’il Al-Farisi dengan judul “Al-Mafhum Fi-Syarhi Gharib Muslim”, dan lain-lain.[18]

8. Kelebihan Kitab Shohih Muslim

Shahih muslim merupakan secermat-cermat isnadnya dan sekurang-kurangnya perulangannya sebab sebuah hadis yang telah beliau letakkan pada suatu maudhu’, tidak lagi ditaruh di maudhu’ atau bab yang lain.[19]

Segala sanad hadis dikumpulkan pada suatu tempat dengan dikemukakan sanad-sanadnya dan lafad-lafadnya yang berbeda-beda. Karenanya mencari hadis dalam shohih muslim lebih mudah, karena hadis-hadis pada suatu bab dikumpulkan di suatu tempat.

Ulama berbeda pendapat mengenai penempatan kualitas kitab hadis shohih antara Shohih Muslim dengan Shohih Bukhori. Sebagian ahli hadis ada yang mengutamakan Imam Muslim dari pada Imam Bukhori. Al-Hafizh an Naisaburi guru Imam Hakim mengatakan[20] :

“ Dikolong langit tidak ada suatu kitab hadispun yang lebh shahih selain kitab Imam Muslim”.

Pendapatnya ini didukung oleh sebagian ulama’ Maghrib. Hal ini terlihat dari sedikitnya hadis yang berulang dan penyusunannya yang baik. Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis shahih muslim mempunyai susunan yang mudah, dan setiap hadis telah ditempatkan pada tempat yang layak dan tepat, sanad-sanadnya lengkap dan bersambung.

Tetapi mayoritas Ahli Huffadz, ahli peneliti hadis dan ahli rahasia-rahasia hadis mengatakan bahwa imam bukhori lebih shahih, lebih teliti dan lebih luas pengetahuannya dalam ilmu hadis.

Para ulama’ berkata bahwa kitab muslim adalah kitab kedua setelah kitab al-bukhori dan tak seorangpun yang menyamai al-bukhory dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perowi-perowinya selain dari muslim.


BAB III

PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Imam Muslim merupakan seorang huffadz (penghafal hadis) yang terkenal, dan sebagai muhaddis yang menonjol yang mempunyai perhatian lebih terhadap hadis. Hal itu terbukti setelah ia mengadakan rihlah ke berbagai daerah untuk mempelajari dan mengumpulkan hadis.

Berawal dari rihlah tersebut beliau mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai perowi hadis dan mulai menyeleksi hadis yang shohih dan yang tidak. Kemudian lahirlah karya-karya Imam Muslim, salah satunya yang terkenal adalah kitab shahih muslim “Jami’ush Shahih”.

Kitab Shahih Muslim merupakan secermat-cermat isnadnya dan sekurang-kurangnya perulangannya sebab sebuah hadis yang telah beliau letakkan pada suatu maudhu’, tidak lagi ditaruh di maudhu’ atau bab yang lain.

Sebagian ulama hadis menyatakan bahwa kitab shahih muslim berada di bawah tingkatan shahih bukhori yang lebih shahih sesudah Al Qur’an. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Kasyfuz Zhunun yang mengatakan bahwa Jamiush Shahih Muslim adalah kitab kedua setelah shahih bukhori.


[1] Ma’mur Daud, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Penerbit Widjaya, Jakarta, 1993. Hal : XIII

[2] Nawir Yuslem, “Ulumul Hadis”, PT Mutiara Sumber Widya, 2003. Hal : 479

[3] M Mustofa Azami,”Metodologi Kritik Hadis”,Bandung: Pustaka Hidayah, 1996. Hal : 147.

[4] Ma’mur Daud, Op Cit. Hal : XIII

[5] M Mustofa Azami, Op Cit. Hal : 148.

[6] Syeikh Mansur Ali Nashif, Penerjemah, Bahrun, Abu Bakar, “ Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rosul SAW”, Bandung: CV Sinar Baru,1993. Hal : 7.

[7] Mustofa Azami, Op Cit. Hal : 149.

[8] Nawir Yuslem, “Ulumul Hadis”. Hal : 480.

[9] Mustofa Azami, Op Cit. Hal : 149-150.

[10] Ma’mur Daud, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Penerbit Widjaya, Jakarta, 1993. Hal : XIV

[11] Mustofa Azami, Op Cit. Hal : 150.

[12] Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1976. Hal 157.

[13] Ma’mur Daud, Terjemahan Hadis Shahih Muslim. Hal : XIV.

[14] Nawir Yuslem, Op Cit. Hal : 482.

[15] Abu Muhammad Mahdi Bin Abdul Qodir, Alih Bahasa, Said Agil, “Metode Takhrij Hadis”, Semarang: Penerbit Dina Utama.1994.

[16] Hasby As Shiddiqy, Op Cit. Hal : 211-213.

[17] Abu Muhammad Mahdi Bin Abdul Qodir, Op Cit.

[18] Hussein Bahreisy, “Himpunan Hadis Shohih Muslim”, Surabaya : Al-Ikhlas, 1987. Hal : X-XI.

[19] Fatchur Rahman, “Ikhtisar Mushthalahul Hadits”, Bandung: PT Al-Ma’arif,1974. Hal : 299.

[20] Syeih Ahmad Al-Basyuni, “Syarah Hadis: Qobasaat Min As Sunnah An Nabawiyah: (Cuplikan dari Sunnah Nabi Muhammad SAW)”, Bandung: Trigenda Karya,1994. Hal 28.